Dua perkembangan ketenagakerjaan datang bersamaan bagi pemberi kerja di Indonesia. Undang-Undang Pelindungan Ketenagakerjaan (UU 27/2026) diundangkan pada 28 Oktober 2026, dan para gubernur dijadwalkan mengumumkan upah minimum provinsi (UMP) 2027 dalam beberapa hari ke depan. Bagi perusahaan yang memiliki karyawan, hal ini berdampak pada payroll, iuran BPJS, perjanjian kerja, dan laporan kepada otoritas.
Apa yang berubah: ringkasan UU 27/2026
UU 27/2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan diundangkan pada 28 Oktober 2026. Cakupannya luas. Poin yang paling relevan bagi kepatuhan sehari-hari adalah:
- Perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT) dibatasi paling lama dua tahun dan hanya dapat diperpanjang dua kali. Perlu dicatat, ringkasan media berbeda soal batas kontrak, jadi baca teks resminya sebelum mengandalkan satu angka.
- Pemberi kerja dilarang menahan ijazah atau dokumen pribadi pekerja sebagai jaminan, kecuali untuk pelatihan yang dibiayai perusahaan berdasarkan perjanjian tertulis.
- Pemberi kerja wajib mengikutsertakan pekerja dalam program jaminan sosial, termasuk kesehatan, kecelakaan kerja, kematian, hari tua, pensiun, dan kehilangan pekerjaan.
- Pengusaha wajib menyetor dana cadangan pesangon yang dikelola lembaga pemerintah, dengan sanksi penutupan izin usaha bila tidak patuh. Rinciannya, termasuk pengecualian bagi usaha mikro dan kecil, diatur dalam peraturan pemerintah.
- Pemberi kerja wajib melaporkan kondisi ketenagakerjaan dan menindaklanjuti rekomendasi pengawas.
Beberapa peraturan pelaksana masih menunggu terbit, sehingga sebagian kewajiban, seperti dana cadangan pesangon, belum bisa dijalankan secara teknis. Perlakukan sebagai bahan perencanaan, bukan pembayaran yang bisa dilakukan hari ini.
UMP 2027: jadwal dan formula
Berdasarkan peraturan pengupahan yang ada, UMP ditetapkan dan diumumkan paling lambat 21 November tahun berjalan dan berlaku pada 1 Januari tahun berikutnya. Kemnaker menyatakan pemerintah menargetkan penetapan upah minimum 2027 selesai paling lambat akhir November 2026, sehingga pengumuman bisa jatuh mendekati atau setelah tanggal tersebut.
Soal formula, undang-undang menyebut tiga variabel: pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan indeks tertentu. Upah minimum akhir didasarkan pada nilai tertinggi antara hasil formula dan nilai kebutuhan hidup layak (KHL) yang disepakati dewan pengupahan daerah. Ketentuan teknis masih akan diatur melalui peraturan pemerintah. Sementara itu, Kemnaker menyatakan penetapan upah minimum 2027 masih mengacu pada PP Nomor 49 Tahun 2025.
Soal besaran kenaikan, serikat pekerja mengusulkan kenaikan 7,5 hingga 9,5 persen. Ini usulan, bukan keputusan. Tunggu surat keputusan gubernur untuk provinsi Anda, serta upah minimum kabupaten/kota (UMK) jika usaha Anda berada di wilayah tersebut.
BPJS: tenggat dan sanksi yang sudah berlaku
Iuran BPJS Ketenagakerjaan memiliki siklus bulanan yang tetap. Batas pembayaran adalah tanggal 15 bulan berikutnya, sehingga iuran periode Juli harus dibayar paling lambat 15 Agustus.
Keterlambatan ada biayanya. BPJS menyebut denda sebesar 2 persen dari tagihan per bulan. Secara garis besar ada dua sanksi: sanksi administrasi berupa tidak mendapat pelayanan publik tertentu, dan pidana bila tagihan tetap tidak dibayar.
Risiko pidananya nyata. Pada Juni 2026, pengadilan tinggi menjatuhkan pidana penjara dua tahun tiga bulan kepada kepala HR sebuah perusahaan karena tidak menyetorkan iuran yang telah dipotong dari pekerja senilai Rp374.144.975. Pelajaran bagi pemilik usaha: memotong iuran dari gaji karyawan tetapi tidak menyetorkannya adalah bentuk ketidakpatuhan yang paling serius.
Wajib lapor ketenagakerjaan dan kaitannya dengan izin TKA
Perusahaan juga wajib menyampaikan Wajib Lapor Ketenagakerjaan Perusahaan (WLKP) kepada Kemnaker. Perusahaan yang baru didirikan melalui OSS otomatis terdaftar di sistem wajib lapor ketenagakerjaan daring. Semua tenaga kerja di perusahaan wajib dimasukkan dalam laporan.
Bagi perusahaan penanaman modal asing (PT PMA), hal ini lebih penting. Dokumen WLKP adalah prasyarat sebelum mengajukan penggunaan tenaga kerja asing, dan tanpanya permohonan izin tidak dapat diproses. Jaga agar data WLKP konsisten dengan data payroll dan BPJS Anda.
Langkah praktis untuk bisnis
- Pantau surat keputusan UMP provinsi Anda dan, bila relevan, UMK. Susun simulasi biaya payroll 2027 dengan beberapa skenario.
- Pastikan seluruh karyawan, termasuk pekerja kontrak, terdaftar di BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan, dan iuran dibayar paling lambat tanggal 15.
- Rekonsiliasi iuran karyawan yang dipotong dengan jumlah yang benar-benar disetorkan ke BPJS setiap bulan.
- Tinjau perjanjian kerja terkait lama PKWT dan perpanjangannya, dan hentikan praktik menahan ijazah atau dokumen pribadi.
- Perbarui struktur dan skala upah, yang menurut undang-undang wajib dilampirkan pada peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama.
- Perbarui data WLKP, dan siapkan pos anggaran untuk dana cadangan pesangon begitu peraturan pelaksananya terbit.
- Satukan payroll, pemotongan PPh 21, dan BPJS dalam satu rutinitas tutup buku bulanan agar kesalahan cepat terlihat.
Jika Anda memerlukan bantuan payroll, administrasi BPJS, atau pelaporan ketenagakerjaan, tim payroll, pembukuan, dan jasa korporasi Defince dapat membantu menyiapkannya, termasuk untuk PT PMA. Lihat layanan kami di defince.id/services. Kirim pertanyaan melalui defince.id/inquiry atau WhatsApp +62 812 9757 4747.
Artikel ini merupakan informasi umum berdasarkan sumber publik yang tersedia per 16 November 2026. Artikel ini bukan nasihat pajak, hukum, atau investasi. Hubungi Defince untuk saran sesuai kondisi Anda.
Sumber
- Soal UMP 2027, Menaker sebut aturan sesuai UU baru - ANTARA News
- UU No. 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan - JDIH BPK
- UU Nomor 27 Tahun 2026 Resmi Berlaku: Atur Kontrak, Cuti, hingga PHK
- Dokumen UU Pelindungan Ketenagakerjaan 2026 Akhirnya Terbit - Kompas.id
- UU Ketenagakerjaan Terbaru 2026: Perubahan dan Panduan Kepatuhan
- UMP 2027: Jadwal Penetapan, Mekanisme, dan Formula Perhitungannya - detikcom
- Penetapan Upah Minimum 2027 Ditargetkan Rampung Akhir November - Kontan
- Kemnaker: Penetapan upah minimum tahun 2027 masih mengacu pada PP 49/2025 - ANTARA
- Kemnaker: Penetapan upah minimum 2027 masih mengacu PP 49/2025 - ANTARA
- Telat Bayar BPJS Ketenagakerjaan, Harus Bagaimana ya? - BPJS Ketenagakerjaan
- Batas Pembayaran BPJS Ketenagakerjaan Perusahaan - Talenta
- BPJS Ketenagakerjaan Ingatkan Sanksi Pidana Perusahaan Pelanggar Iuran - RRI
- Wajib Lapor Ketenagakerjaan Perusahaan - Legalitas.org
- Panduan WLKP 2.0.0 - Kemnaker
- Apa Itu WLTK? - Talenta