Skip ke Konten

UU Ketenagakerjaan Baru dan UMP 2027: Kewajiban Payroll, BPJS, dan Pelaporan

UU 27/2026 sudah berlaku dan UMP 2027 segera ditetapkan. Ini yang perlu dicek pemberi kerja soal payroll, BPJS, kontrak kerja, dan pelaporan.
17 November 2026 oleh

Dua perkembangan ketenagakerjaan datang bersamaan bagi pemberi kerja di Indonesia. Undang-Undang Pelindungan Ketenagakerjaan (UU 27/2026) diundangkan pada 28 Oktober 2026, dan para gubernur dijadwalkan mengumumkan upah minimum provinsi (UMP) 2027 dalam beberapa hari ke depan. Bagi perusahaan yang memiliki karyawan, hal ini berdampak pada payroll, iuran BPJS, perjanjian kerja, dan laporan kepada otoritas.

Apa yang berubah: ringkasan UU 27/2026

UU 27/2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan diundangkan pada 28 Oktober 2026. Cakupannya luas. Poin yang paling relevan bagi kepatuhan sehari-hari adalah:

  • Perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT) dibatasi paling lama dua tahun dan hanya dapat diperpanjang dua kali. Perlu dicatat, ringkasan media berbeda soal batas kontrak, jadi baca teks resminya sebelum mengandalkan satu angka.
  • Pemberi kerja dilarang menahan ijazah atau dokumen pribadi pekerja sebagai jaminan, kecuali untuk pelatihan yang dibiayai perusahaan berdasarkan perjanjian tertulis.
  • Pemberi kerja wajib mengikutsertakan pekerja dalam program jaminan sosial, termasuk kesehatan, kecelakaan kerja, kematian, hari tua, pensiun, dan kehilangan pekerjaan.
  • Pengusaha wajib menyetor dana cadangan pesangon yang dikelola lembaga pemerintah, dengan sanksi penutupan izin usaha bila tidak patuh. Rinciannya, termasuk pengecualian bagi usaha mikro dan kecil, diatur dalam peraturan pemerintah.
  • Pemberi kerja wajib melaporkan kondisi ketenagakerjaan dan menindaklanjuti rekomendasi pengawas.

Beberapa peraturan pelaksana masih menunggu terbit, sehingga sebagian kewajiban, seperti dana cadangan pesangon, belum bisa dijalankan secara teknis. Perlakukan sebagai bahan perencanaan, bukan pembayaran yang bisa dilakukan hari ini.

UMP 2027: jadwal dan formula

Berdasarkan peraturan pengupahan yang ada, UMP ditetapkan dan diumumkan paling lambat 21 November tahun berjalan dan berlaku pada 1 Januari tahun berikutnya. Kemnaker menyatakan pemerintah menargetkan penetapan upah minimum 2027 selesai paling lambat akhir November 2026, sehingga pengumuman bisa jatuh mendekati atau setelah tanggal tersebut.

Soal formula, undang-undang menyebut tiga variabel: pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan indeks tertentu. Upah minimum akhir didasarkan pada nilai tertinggi antara hasil formula dan nilai kebutuhan hidup layak (KHL) yang disepakati dewan pengupahan daerah. Ketentuan teknis masih akan diatur melalui peraturan pemerintah. Sementara itu, Kemnaker menyatakan penetapan upah minimum 2027 masih mengacu pada PP Nomor 49 Tahun 2025.

Soal besaran kenaikan, serikat pekerja mengusulkan kenaikan 7,5 hingga 9,5 persen. Ini usulan, bukan keputusan. Tunggu surat keputusan gubernur untuk provinsi Anda, serta upah minimum kabupaten/kota (UMK) jika usaha Anda berada di wilayah tersebut.

BPJS: tenggat dan sanksi yang sudah berlaku

Iuran BPJS Ketenagakerjaan memiliki siklus bulanan yang tetap. Batas pembayaran adalah tanggal 15 bulan berikutnya, sehingga iuran periode Juli harus dibayar paling lambat 15 Agustus.

Keterlambatan ada biayanya. BPJS menyebut denda sebesar 2 persen dari tagihan per bulan. Secara garis besar ada dua sanksi: sanksi administrasi berupa tidak mendapat pelayanan publik tertentu, dan pidana bila tagihan tetap tidak dibayar.

Risiko pidananya nyata. Pada Juni 2026, pengadilan tinggi menjatuhkan pidana penjara dua tahun tiga bulan kepada kepala HR sebuah perusahaan karena tidak menyetorkan iuran yang telah dipotong dari pekerja senilai Rp374.144.975. Pelajaran bagi pemilik usaha: memotong iuran dari gaji karyawan tetapi tidak menyetorkannya adalah bentuk ketidakpatuhan yang paling serius.

Wajib lapor ketenagakerjaan dan kaitannya dengan izin TKA

Perusahaan juga wajib menyampaikan Wajib Lapor Ketenagakerjaan Perusahaan (WLKP) kepada Kemnaker. Perusahaan yang baru didirikan melalui OSS otomatis terdaftar di sistem wajib lapor ketenagakerjaan daring. Semua tenaga kerja di perusahaan wajib dimasukkan dalam laporan.

Bagi perusahaan penanaman modal asing (PT PMA), hal ini lebih penting. Dokumen WLKP adalah prasyarat sebelum mengajukan penggunaan tenaga kerja asing, dan tanpanya permohonan izin tidak dapat diproses. Jaga agar data WLKP konsisten dengan data payroll dan BPJS Anda.

Langkah praktis untuk bisnis

  1. Pantau surat keputusan UMP provinsi Anda dan, bila relevan, UMK. Susun simulasi biaya payroll 2027 dengan beberapa skenario.
  2. Pastikan seluruh karyawan, termasuk pekerja kontrak, terdaftar di BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan, dan iuran dibayar paling lambat tanggal 15.
  3. Rekonsiliasi iuran karyawan yang dipotong dengan jumlah yang benar-benar disetorkan ke BPJS setiap bulan.
  4. Tinjau perjanjian kerja terkait lama PKWT dan perpanjangannya, dan hentikan praktik menahan ijazah atau dokumen pribadi.
  5. Perbarui struktur dan skala upah, yang menurut undang-undang wajib dilampirkan pada peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama.
  6. Perbarui data WLKP, dan siapkan pos anggaran untuk dana cadangan pesangon begitu peraturan pelaksananya terbit.
  7. Satukan payroll, pemotongan PPh 21, dan BPJS dalam satu rutinitas tutup buku bulanan agar kesalahan cepat terlihat.

Jika Anda memerlukan bantuan payroll, administrasi BPJS, atau pelaporan ketenagakerjaan, tim payroll, pembukuan, dan jasa korporasi Defince dapat membantu menyiapkannya, termasuk untuk PT PMA. Lihat layanan kami di defince.id/services. Kirim pertanyaan melalui defince.id/inquiry atau WhatsApp +62 812 9757 4747.

Artikel ini merupakan informasi umum berdasarkan sumber publik yang tersedia per 16 November 2026. Artikel ini bukan nasihat pajak, hukum, atau investasi. Hubungi Defince untuk saran sesuai kondisi Anda.

Sumber

Foto sampul: CUsai di Pixabay

Selisih Pajak Rp514 Triliun dalam Dua Bulan: Arti Ekonomi Kuat bagi Kepatuhan Anda
PDB tumbuh 5,47% dan defisit 1,47% PDB, tetapi penerimaan pajak masih perlu Rp514 triliun hingga akhir tahun. Ini dampaknya bagi pembukuan dan pelaporan perusahaan.

Butuh saran untuk kondisi Anda?

Artikel ini berisi informasi umum. Ceritakan tentang bisnis Anda, dan Tim Defince akan menjelaskan ketentuan yang berlaku bagi Anda dalam konsultasi daring gratis.