Sejak 24 Juli 2026, sebagian besar barang asal Indonesia yang masuk ke Amerika Serikat dikenai tarif tambahan 10% berdasarkan Section 301 Trade Act of 1974. Tarif ini menggantikan rezim tarif resiprokal yang beredar pada paruh pertama tahun ini, dan sebagian pemberitaan masih menyebut angka lama 19%. Bagi eksportir dan perusahaan penanaman modal asing (PT PMA) yang mengirim barang ke pelanggan di AS, pertanyaannya bukan hanya soal harga, tetapi bagaimana tarif ini memengaruhi kontrak, pembukuan, dan pelaporan pajak bulanan.
Apa yang berubah, dalam bahasa sederhana
Kantor Perwakilan Dagang AS (USTR) menyelesaikan investigasi Section 301 terhadap 60 negara terkait larangan impor barang hasil kerja paksa. USTR menetapkan tarif tambahan Section 301 sebesar 10% atas barang asal Indonesia yang berlaku sejak 24 Juli 2026. Sejumlah pemasok Asia lain, seperti Vietnam, Thailand, Filipina, dan Tiongkok, dikenai tarif lebih tinggi, yaitu 12,5%.
Tarif ini tidak berlaku seragam. Tarif Section 301 diterapkan dengan skema net of MFN, sehingga dampaknya berbeda pada setiap kelompok produk. Produk yang sudah memiliki tarif MFN tinggi, seperti garmen dan alas kaki, kemungkinan hampir tidak menerima tambahan beban. Ada pula produk yang dikecualikan: rumput laut dan agar-agar hanya dikenai tarif MFN sebesar 0%. USTR juga mengumumkan rencana tariff-rate quota (TRQ) untuk produk Indonesia tertentu paling lambat 1 September 2026, sehingga daftar produk terbaru perlu dicek sebelum menetapkan harga.
Sisi Indonesia dalam Agreement on Reciprocal Trade berjalan terpisah. Indonesia berkomitmen membuka akses pasar untuk 99 persen produk asal AS dengan tarif nol persen, berlaku saat perjanjian mulai berlaku (entry into force). Importir bahan baku asal AS perlu memastikan apakah ketentuan itu sudah berlaku untuk pos tarif mereka.
Harga komoditas menambah variabel lain
Eksportir komoditas juga menghadapi harga yang bergerak. Harga batu bara acuan (HBA) kalori tinggi periode kedua November 2026 dipatok US$130,81 per ton, dan harga mineral logam acuan (HMA) nikel dipatok US$15.596,88 per dmt. Di pasar, harga CPO Malaysia anjlok 9,04% dalam sepekan pada 2-6 November, penurunan mingguan terdalam dalam hampir dua tahun. Harga terus bergerak setiap hari, jadi gunakan harga acuan resmi untuk keperluan pajak dan royalti, bukan angka berita harian.
Eksportir batu bara juga perlu mengecek status bea keluar. Menteri Keuangan menyatakan pada Desember 2025 bahwa tarif bea keluar batu bara sekitar 1%-5%, dan PMK 80/2025 tentang bea keluar emas berlaku sejak 23 Desember 2025. Kami belum dapat memastikan aturan final bea keluar batu bara dari sumber yang ditinjau, sehingga mohon verifikasi pada peraturan Kementerian Keuangan terbaru.
Dampaknya pada pembukuan dan pelaporan pajak
PPN ekspor berjalan seperti sebelumnya, tetapi dokumennya harus rapi. Pajak Keluaran mencakup ekspor BKP berwujud, ekspor BKP tidak berwujud, dan ekspor JKP oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP). Ekspor BKP berwujud dilaporkan dalam SPT Masa PPN dengan Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB). Sejak 1 Januari 2025, faktur pajak dibuat melalui Coretax, dan dokumen yang dipersamakan dengan faktur pajak untuk ekspor BKP tidak berwujud dan JKP dibuat melalui modul e-Faktur.
Tarif 0% bukan pembebasan pajak. Pajak Masukan atas perolehan barang atau jasa terkait ekspor tetap dapat dikreditkan oleh PKP. Jika Pajak Masukan Anda rutin melebihi Pajak Keluaran, siapkan rencana restitusi beserta dokumen pendukungnya.
Tarif AS itu sendiri pada umumnya dibayar oleh importir di AS, bukan melalui SPT Masa PPN Anda. Tarif ini berdampak langsung pada Anda bila kontrak memakai syarat delivered duty paid (DDP). Pada skema DDP, beban tarif importir ditanggung eksportir, dan tarif harus dibayar di muka saat barang tiba di pelabuhan AS, sehingga modal kerja dapat tertahan. Apakah biaya tersebut dapat dibiayakan dan bagaimana pencatatannya bergantung pada fakta transaksi, jadi konfirmasikan perlakuannya dengan konsultan pajak Anda.
Langkah praktis untuk bisnis
- Petakan produk. Cocokkan setiap produk ekspor dengan pos tarif AS dan cek pengecualian atau kuotanya. Perkiraan tanpa pemetaan pos tarif masih bersifat asumsi.
- Tinjau kontrak. Identifikasi kontrak yang memakai syarat DDP atau serupa, dan sepakati siapa yang menanggung perubahan tarif.
- Catat biaya tarif secara terpisah. Gunakan akun atau pusat biaya khusus agar margin per pelanggan dan produk tetap terlihat dalam pembukuan bulanan.
- Rekonsiliasi dokumen ekspor. Cocokkan setiap PEB, invoice, dan entri ekspor di Coretax sebelum SPT Masa PPN dilaporkan.
- Uji arus kas. Buat simulasi dampak bea di muka dan keterlambatan pembayaran pembeli terhadap modal kerja dan paparan kurs.
- Periksa perizinan. Jika Anda mengalihkan produk atau pasar, pastikan KBLI dan izin usaha masih sesuai, dan laporkan secara akurat dalam LKPM.
Ke depan
Gambaran tarif masih bisa berubah. Pemerintah menyatakan terus berkonsultasi dengan USTR untuk mendapatkan tarif yang kompetitif, dan menunggu hasil penyelidikan USTR terkait ekses kapasitas di sektor manufaktur. Anggap tarif 10% sebagai posisi saat ini, bukan kondisi permanen, dan susun skenario sederhana dalam anggaran 2027 Anda.
Defince mendampingi eksportir dan investor asing melalui jasa pembukuan, kepatuhan pajak bulanan di Coretax, SPT Tahunan Badan, serta layanan korporasi, agar perubahan perdagangan tercermin dengan benar dalam pembukuan dan pelaporan Anda. Kirim pertanyaan melalui defince.id/inquiry atau WhatsApp +62 812 9757 4747.
Artikel ini merupakan informasi umum berdasarkan sumber publik yang tersedia per 18 November 2026. Artikel ini bukan nasihat pajak, hukum, atau investasi. Hubungi Defince untuk saran sesuai kondisi Anda.
Sumber
- CORE Ungkap Risiko Ekspor RI Usia Digetok Tarif Tambahan 10% oleh AS (Bisnis.com)
- Rumput Laut & Agar-Agar Indonesia Bebas Tarif Tambahan Section 301 di AS (KKP)
- U.S. Hits Indonesia with 10% Forced-Labor Tariff in 60-Economy Section 301 Blitz (Investortrust)
- RI terus lobi AS agar tarif Section 301 lebih kompetitif (ANTARA)
- Kena Tarif Impor AS 10 Persen, Nasib Ekspor RI Dipertaruhkan (Tirto)
- Frequently Asked Questions Perjanjian Perdagangan Resiprokal Indonesia – Amerika Serikat (Setneg)
- Harga Acuan Batu Bara Terbaru November 2026 (Bisnis.com)
- Harga CPO dan Batu Bara RI Babak Belur (CNBC Indonesia)
- Purbaya Umumkan Bea Keluar Batu Bara Berlaku Januari 2026, Tarif 1-5% (CNBC Indonesia)
- Emas Resmi Kena Bea Keluar (DDTCNews)
- Pajak Keluaran (pajak.go.id)
- Perlakuan PPN atas Kegiatan Usaha di Bidang Ekspor dan Impor BKP Berwujud (pajak.go.id)
- Bentuk, Isi, dan Tata Cara Pengisian SPT Masa PPN (PER-11/2025)
- Panduan Lengkap PPN Ekspor Jasa Kena Pajak dan Format PEJ di Era Coretax (Taxindo)
- Ancaman Tarif USTR 10%: Strategi Rantai Pasok & Kepatuhan HR bagi Eksportir Indonesia
Foto sampul: dendoktoor di Pixabay