Banyak perusahaan di Indonesia menyelenggarakan pembukuan tanpa pernah memutuskan standar akuntansi mana yang diikuti. Pilihan ini lebih penting daripada kelihatannya. Laporan keuangan yang dilampirkan pada SPT Tahunan Badan, laporan yang diminta bank atau investor, dan proses audit semuanya bergantung padanya. Situasinya juga bergerak: SAK EP (standar untuk entitas privat) menggantikan SAK ETAP pada 2025, dan PSAK 118 mengubah cara penyajian laba rugi mulai 1 Januari 2027. Artikel ini menjelaskan dasar-dasarnya bagi pemilik usaha dan staf keuangan baru.
Empat pilar standar akuntansi di Indonesia
Standar Akuntansi Keuangan (SAK) di Indonesia diterbitkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI). Dewan standarnya mengesahkan Kerangka Standar Pelaporan Keuangan Indonesia pada 12 Desember 2022, berlaku efektif 1 Januari 2024. Dalam praktik, perusahaan masuk ke salah satu kelompok berikut:
- SAK Internasional (PSAK dan ISAK): PSAK dan ISAK yang mengadopsi penuh IFRS Accounting Standards. Terutama dipakai perusahaan tercatat dan entitas dengan akuntabilitas publik lainnya.
- SAK Indonesia: PSAK dan ISAK yang diterbitkan dewan standar, ditambah peraturan regulator pasar modal untuk entitas di bawah pengawasannya.
- SAK EP (entitas privat): untuk entitas privat tanpa akuntabilitas publik yang memenuhi persyaratan standar tersebut.
- SAK EMKM (entitas mikro, kecil, dan menengah): untuk entitas mikro, kecil, dan menengah yang memenuhi persyaratan standar tersebut.
PT atau PT PMA yang tidak tercatat di bursa dan tidak mengelola dana masyarakat umumnya berada di SAK EP, atau di SAK EMKM jika usahanya kecil dan sederhana.
SAK EP dan SAK EMKM: apa bedanya
SAK EP merupakan adopsi dari IFRS for SMEs dengan mempertimbangkan kondisi di Indonesia. Standar ini berlaku efektif pada 2025 dan menggantikan SAK ETAP. SAK EP menghilangkan topik yang tidak relevan bagi entitas privat, seperti laba per saham, laporan keuangan interim, dan segmen operasi. Satu hal yang perlu diketahui staf keuangan: SAK EP mewajibkan entitas menghitung dan mengakui aset serta liabilitas pajak tangguhan.
SAK EMKM jauh lebih ringan. Laporan keuangannya terdiri dari laporan posisi keuangan, laporan laba rugi, dan catatan atas laporan keuangan. Dasar pengukurannya murni biaya historis, sehingga aset dan liabilitas dicatat sebesar biaya perolehan.
| Aspek | SAK EP | SAK EMKM |
|---|---|---|
| Dasar | IFRS for SMEs yang disesuaikan | Disederhanakan, biaya historis |
| Laporan minimum | Set lengkap, termasuk arus kas dan perubahan ekuitas | Posisi keuangan, laba rugi, catatan |
| Pajak tangguhan | Wajib | Tidak menjadi bagian pendekatan sederhana |
| Pengguna umum | Perusahaan menengah, PT PMA, anak usaha | Usaha mikro dan kecil |
Contoh sederhana dengan angka dan jurnal
Misalkan perusahaan dagang menjual barang secara kredit senilai Rp100.000.000 pada Januari, dengan PPN efektif 11% (12% × DPP nilai lain 11/12 dari harga jual, sesuai PMK 131/2024), dan harga pokok barang Rp60.000.000. Jurnalnya sebagai berikut:
- Penjualan: debit Piutang Usaha Rp111.000.000; kredit Penjualan Rp100.000.000; kredit PPN Keluaran Rp11.000.000.
- Harga pokok penjualan: debit Harga Pokok Penjualan Rp60.000.000; kredit Persediaan Rp60.000.000.
- Gaji dibayar tunai: debit Beban Gaji Rp15.000.000; kredit Kas Rp15.000.000.
Laba kotor adalah Rp40.000.000 dan laba sebelum beban lainnya Rp25.000.000. Gagasan kuncinya adalah dasar akrual: pendapatan dicatat saat penjualan terjadi, bukan saat kas diterima. Dengan akrual, penjualan Rp100.000.000 tercatat pada Januari meskipun pelanggan baru membayar pada Maret. PPN bukan pendapatan; PPN adalah kewajiban kepada negara.
Transaksi yang sama menjadi dasar sisi pajak. Angka PPN keluaran dan pemotongan pajak dalam SPT Masa Anda harus sesuai dengan buku besar ini.
Mengapa standar penting bagi pajak
Pembukuan adalah kewajiban hukum, bukan pilihan. Menurut Pasal 28 Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP), orang pribadi yang menjalankan usaha dan wajib pajak badan di Indonesia wajib menyelenggarakan pembukuan. Pasal tersebut tidak memberi pengecualian bagi badan, sehingga semua wajib pajak badan harus melakukan pembukuan dan menyusun laporan keuangan.
Standar juga menjadi jangkar pembukuan. Menurut PMK 81/2024 (pengganti PMK 54/PMK.03/2021), pembukuan harus berdasarkan standar akuntansi keuangan yang berlaku di Indonesia, kecuali ketentuan perpajakan menentukan lain. Dasar lainnya: SPT Tahunan wajib pajak yang wajib berpembukuan harus dilampiri neraca dan laporan laba rugi, dan penghasilan kena pajak dihitung dari laba komersial setelah penyesuaian fiskal. Karena itu, buku komersial yang rapi memudahkan penyusunan SPT Tahunan Badan dan penanganan pertanyaan pajak di kemudian hari.
Perhatikan juga aturan metode pembukuan. Wajib pajak badan pada umumnya harus memakai stelsel akrual; stelsel kas terbatas bagi yang berhak memakai standar akuntansi untuk usaha mikro dan kecil dengan omzet tidak lebih dari Rp4,8 miliar, dengan pemberitahuan setiap tahun melalui Coretax. Pembukuan juga harus diselenggarakan di Indonesia, dalam Rupiah dan berbahasa Indonesia, kecuali Menteri Keuangan mengizinkan lain.
Yang berubah pada 2026 dan 2027
Dua hal untuk jangka dekat:
- PSAK 118. Disahkan pada 28 Mei 2025, standar ini menggantikan PSAK 201 dan berlaku efektif 1 Januari 2027. Penerapannya retrospektif, sehingga data pembanding 2026 harus disiapkan dalam format baru. Dampak utamanya pada entitas pengguna SAK Umum. Dampaknya minim bagi entitas yang memakai SAK EP atau EMKM.
- PSAK 414 bagi pengguna SAK EP. Standar penurunan nilai bagi pengguna SAK EP ini berlaku efektif 1 Januari 2027. Standar ini mengatur penurunan nilai aset keuangan syariah (seperti piutang murabahah), sehingga relevan bagi pengguna SAK EP yang memilikinya.
Penyusunan standar juga terus berjalan: pada 14 Oktober 2026 dewan standar mengesahkan PSAK 120 tentang aset dan liabilitas regulatori, yang menyangkut sektor khusus, bukan sebagian besar bisnis.
Langkah praktis untuk bisnis
- Tetapkan secara tertulis standar yang dipakai (SAK Umum, SAK EP, atau SAK EMKM) dan cantumkan dalam catatan atas laporan keuangan.
- Selenggarakan satu set pembukuan dengan dasar akrual, dengan bagan akun yang memisahkan pendapatan, harga pokok, beban operasional, dan kewajiban pajak.
- Rekonsiliasikan buku besar dengan SPT Masa PPN dan pemotongan pajak sebelum menutup setiap bulan.
- Tutup buku setiap bulan, bukan setahun sekali, agar SPT Tahunan dan audit tidak bergantung pada pembenahan di akhir tahun.
- Jika Anda PT PMA atau anak usaha grup asing, sepakati sejak awal pemetaan antara buku lokal (SAK EP atau SAK) dan pelaporan grup.
- Jika memakai SAK Umum, tanyakan kepada auditor sekarang bagaimana PSAK 118 akan mengubah angka pembanding 2026.
Defince menyediakan layanan pembukuan bulanan, pelaporan pajak bulanan di Coretax, SPT Tahunan Badan, serta pendirian PT dan PT PMA, LKPM, payroll, dan company secretary, agar buku, laporan pajak, dan laporan korporasi konsisten sejak hari pertama. Lihat layanan akuntansi dan pajak kami . Kirim pertanyaan melalui defince.id/inquiry atau WhatsApp +62 812 9757 4747.
Artikel ini merupakan informasi umum berdasarkan sumber publik yang tersedia per 6 November 2026. Artikel ini bukan nasihat pajak, hukum, atau investasi. Hubungi Defince untuk saran sesuai kondisi Anda.
Sumber
- Kerangka Standar Pelaporan Keuangan Indonesia (IAI)
- Produk SAK Entitas Privat Disahkan (IAI)
- Pengesahan PSAK 118 (IAI)
- Pengesahan PSAK 120 (IAI)
- Telah Terbit DSAS Terkini Edisi Juli 2025 (IAI)
- PSAK 118: Redefining financial performance reporting (PwC Indonesia)
- Update PSAK 2026 (Susilo & Rekan)
- Pahami A Hingga Z Kewajiban Penyusunan Laporan Keuangan bagi Wajib Pajak Badan (DJP)
- UU Nomor 28 Tahun 2007 (peraturan.bpk.go.id)
- PMK No. 81 Tahun 2024 (peraturan.bpk.go.id)
- Berstatus Wajib Pajak Badan, Perseroan Perorangan Harus Pembukuan (DDTCNews)
- SAK EMKM (Binus)
- Contoh Laporan Keuangan UMKM Berdasarkan SAK EMKM (Kledo)
- Membedah Transisi dari SAK ETAP ke SAK EP (UKDC)
- Penyusunan Laporan Keuangan Pada UMKM Berdasarkan SAK EMKM (IBIK)