November adalah waktu banyak perusahaan di Indonesia menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) untuk tahun berikutnya. Perusahaan daerah dan BUMN sudah menggelar rapat RKAP 2027 bulan ini, dan perusahaan swasta maupun anak usaha PT PMA biasanya mengikuti siklus serupa. Namun anggaran yang hanya memuat penjualan dan biaya melewatkan satu beban yang sebenarnya bisa diprediksi, yaitu kepatuhan pajak. Artikel ini menunjukkan cara memasukkan tanggal pajak, waktu arus kas, dan kapasitas pembukuan ke dalam anggaran 2027.
Mengapa kalender pajak perlu masuk anggaran
Pembayaran pajak termasuk arus kas keluar yang paling bisa diprediksi, tetapi sering baru dihitung ketika tagihannya datang. Sejak 2025 seluruh layanan perpajakan berjalan di Coretax, sistem Direktorat Jenderal Pajak (DJP) yang menggantikan DJP Online, e-Faktur, e-Filing, dan perangkat lama lainnya. Coretax menggantikan DJP Online, e-Nofa, e-Faktur, e-Filing, dan e-Form. SPT Tahunan untuk tahun pajak 2025 pun sudah dilaporkan di sana pada 2026.
SPT Tahunan PPh Badan memiliki batas waktu baku. Untuk wajib pajak badan, batasnya paling lama empat bulan setelah akhir tahun pajak, yaitu 30 April bagi perusahaan berbuku kalender. Untuk tahun pajak 2025, DJP memberi kelonggaran lapor tanpa sanksi denda hingga 31 Mei 2026 melalui KEP-71/PJ/2026. Kelonggaran itu bersifat sekali ini, dan untuk tahun pajak berikutnya batas waktu standar kembali berlaku kecuali DJP menerbitkan relaksasi baru. Untuk tahun pajak 2026, rencanakan batas 30 April 2027.
Pos yang perlu masuk anggaran 2027
RKAP yang memperhitungkan pajak tidak harus rumit. Cukup tambahkan beberapa baris dan tanggal:
- Pelunasan PPh Pasal 29. Kekurangan bayar harus dilunasi sebelum SPT disampaikan. Kekurangan pembayaran harus dilunasi sebelum batas pelaporan agar status pelaporan menjadi berhasil. Sisihkan kas pada Maret dan April 2027.
- Arus kas pajak bulanan. Pemotongan atau pemungutan pajak, PPN, dan angsuran jatuh tempo setiap bulan. Petakan terhadap penerimaan kas, bukan hanya laporan laba rugi.
- Waktu closing dan rekonsiliasi. SPT Tahunan membutuhkan laporan keuangan dan rekonsiliasi fiskal. Anggarkan waktu staf atau dukungan eksternal pada Januari sampai Maret.
- Ketersediaan sistem. Coretax relatif stabil tetapi tidak selalu tersedia. DJP menjadwalkan penghentian layanan sementara pada 7 sampai 8 November 2026 untuk pemeliharaan. Jangan menunda pelaporan sampai hari terakhir bulan.
Hal baru bagi penjual online: PPh 22 marketplace
Jika perusahaan Anda berjualan lewat marketplace, proyeksi pendapatan dan kas 2027 perlu mencerminkan perubahan yang kini sudah berjalan. DJP memastikan pemungutan PPh Pasal 22 atas transaksi marketplace berlaku mulai 1 November 2026. Tarifnya 0,5% dari peredaran bruto yang tercantum dalam dokumen tagihan menurut PMK 37/2025, dan dasar pengenaannya tidak mencakup PPN dan PPnBM. Pemerintah menunjuk empat platform: Tokopedia, Shopee, Lazada, dan Blibli.
Bagi anggaran, ada dua hal penting. Pertama, pungutan 0,5% dapat diperhitungkan sebagai kredit pajak tahun berjalan, sehingga sifatnya pembayaran di muka, bukan beban tambahan. Kedua, bagi pelaku usaha kecil yang sudah membayar PPh final 0,5%, pungutan tersebut otomatis menjadi pelunasan PPh final itu. Pada kedua kasus, pencairan dana dari marketplace akan sekitar 0,5% lebih rendah dari sebelumnya, sehingga proyeksi kas dan rekonsiliasi pendapatan perlu disesuaikan. Penjual orang pribadi dengan omzet sampai Rp500 juta tidak dikenai pemungutan jika telah menyampaikan surat pernyataan yang disyaratkan.
Langkah praktis untuk bisnis
- Mulailah dari laporan manajemen terbaru. Gunakan closing Oktober sebagai dasar, lalu proyeksikan November dan Desember, bukan sekadar menyalin anggaran tahun lalu.
- Susun arus kas 12 bulan lebih dahulu, baru laporan laba rugi. Tempatkan pembayaran pajak pada bulan jatuh temponya.
- Tambahkan lembar kalender pajak pada anggaran: pelaporan bulanan, SPT Tahunan 30 April 2027, dan laporan berkala lainnya.
- Periksa pencairan dari marketplace dan platform pembayaran untuk potongan 0,5% yang baru, dan pastikan pembukuan mencatatnya sebagai kredit pajak atau pajak final sesuai kondisi Anda.
- Sepakati review bulanan anggaran versus realisasi beserta penjelasan selisihnya. Laporan satu halaman pun membantu pemilik usaha melihat masalah lebih awal.
- Pastikan pembukuan sudah mutakhir. Anggaran hanya seandal closing bulanan yang mendasarinya.
Kesalahan yang sering terjadi
Perusahaan sering menyalin angka tahun lalu lalu menambah persentase tetap. Cara ini menyembunyikan pos sekali jalan dan mengabaikan waktu. Celah lain yang umum adalah anggaran terpisah dari tim pajak: tim keuangan menganggarkan laba, sedangkan pajak baru dihitung setelah tahun berakhir dan mengejutkan manajemen. Proyeksi pajak triwulanan yang singkat dapat mencegahnya. Terakhir, anggaran kerap mengasumsikan buku selesai ditutup dalam hitungan hari, padahal praktiknya butuh berminggu-minggu. Tetapkan kalender closing yang realistis dan anggarkan waktunya.
Bagi investor asing maupun perusahaan lokal yang sedang tumbuh, Defince mendukung siklus ini melalui layanan pembukuan, kepatuhan pajak bulanan di Coretax, SPT Tahunan Badan, dan pendampingan penyusunan anggaran. Tim kami dapat membantu menyelaraskan RKAP dengan kalender pajak Anda. Kirim pertanyaan melalui defince.id/inquiry atau WhatsApp +62 812 9757 4747.
Artikel ini merupakan informasi umum berdasarkan sumber publik yang tersedia per 13 November 2026. Artikel ini bukan nasihat pajak, hukum, atau investasi. Hubungi Defince untuk saran sesuai kondisi Anda.
Sumber
- Tata Cara Penyampaian SPT Coretax PER-3/PJ/2026 - Pajakku
- Resmi! Perpanjangan Batas Lapor SPT Tahunan Badan Berlaku hingga 31 Mei 2026
- Batas Lapor SPT Tahunan: Kapan Terakhir?
- Cara Lapor SPT Tahunan Badan Menggunakan Coretax
- Aktifkan Akun Coretax DJP, Hindari Kendala Lapor SPT Tahunan
- Coretax Tak Bisa Diakses 7-8 November, DJP Jadwalkan Pemeliharaan Sistem
- Empat Marketplace Mulai Pungut Pajak Pedagang Online per 1 November 2026
- Dirjen Pajak sebut pemungutan PPh marketplace berlaku 1 November
- Pemerintah Implementasi PMK 37/2025 Melalui Penunjukan Empat Marketplace Sebagai Pemungut PPh
- PMK-37/2025: Bisnis Makin Praktis Bebas Ribet, Potongan Pajak Otomatis di Marketplace
Foto sampul: RonaldCandonga di Pixabay