Selama delapan tahun, PPh final 0,5% dari omzet menjadi rezim pajak utama bagi pelaku usaha kecil di Indonesia. Pada 2026 aturannya berubah cukup besar. Peraturan Pemerintah (PP) 20/2026, yang ditetapkan dan berlaku sejak 22 April 2026, mengubah PP 55/2022 serta menata ulang siapa yang boleh memakai skema ini dan untuk berapa lama. Artikel ini merangkum posisinya per Oktober 2026.
Bagaimana aturannya berkembang
PP 23/2018 menurunkan tarif PPh final usaha kecil dari 1% menjadi 0,5% dari omzet mulai 1 Juli 2018, bagi wajib pajak dengan peredaran bruto paling banyak Rp4,8 miliar setahun, tetapi hanya untuk jangka waktu tertentu: 7 tahun pajak bagi orang pribadi, 4 tahun bagi koperasi, CV, dan firma, serta 3 tahun bagi perseroan terbatas (PT). PP 55/2022, yang berlaku sejak 20 Desember 2022, menggantikan PP 23/2018 dengan struktur yang sama.
Orang pribadi yang sudah memakai skema ini sejak 2018 mencapai batas 7 tahun pada akhir 2024. Pada September 2025 pemerintah mengumumkan bahwa tarif 0,5% bagi orang pribadi akan dilanjutkan sampai 2029. Aturan yang akhirnya terbit, PP 20/2026, melangkah lebih jauh dengan menghapus batas waktu bagi orang pribadi sama sekali.
Siapa yang kini dapat memakai tarif 0,5%
| Wajib pajak | Posisi menurut PP 20/2026 |
|---|---|
| Orang pribadi | Dapat memakai tanpa batas waktu, selama omzet tidak melebihi Rp4,8 miliar |
| Perseroan perorangan | Dapat memakai tanpa batas waktu, kecuali didirikan oleh tenaga ahli yang menyerahkan jasa sejenis; omzetnya digabung dengan omzet pendirinya |
| Koperasi | Dapat memakai selama 4 tahun pajak sejak terdaftar; koperasi yang terdaftar sebelum aturan baru dan jangka waktunya berakhir antara 2024 dan 2029 dapat memakainya sampai Tahun Pajak 2029 |
| CV, firma, PT biasa, BUMDes | Tidak tersedia bagi badan yang baru terdaftar; yang terdaftar lebih dulu dapat melanjutkan sampai jangka waktunya berakhir |
Bentuk usaha tetap dan badan yang menikmati fasilitas pajak tertentu lainnya tetap dikecualikan, dan setiap wajib pajak boleh memilih tarif umum.
Yang tidak berubah
- Tarif dan dasar pengenaan: 0,5% dari peredaran bruto bulanan sebelum potongan, disetor paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya, atau dipotong oleh pelanggan yang menjadi pemotong pajak jika Anda menyerahkan surat keterangan.
- Batas omzet: peredaran bruto tidak melebihi Rp4,8 miliar dalam satu tahun pajak.
- Omzet tidak kena pajak Rp500 juta: orang pribadi tidak membayar pajak atas Rp500 juta pertama omzet dalam setahun, dihitung kumulatif sejak Januari, berdasarkan Pasal 7 ayat (2a) UU PPh sebagaimana diubah UU 7/2021.
- Penghasilan yang dikecualikan: penghasilan orang pribadi dari jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas (misalnya dokter, pengacara, konsultan, notaris, dan pembuat konten daring), penghasilan luar negeri yang pajaknya terutang di luar negeri, serta penghasilan yang sudah dikenai PPh final tersendiri dikenai pajak berdasarkan ketentuan umum.
Yang berubah
Tanpa batas waktu bagi orang pribadi dan perseroan perorangan. PP 20/2026 menghapus Pasal 59 PP 55/2022 yang mengatur batas waktu. Ketentuan peralihan menegaskan bahwa orang pribadi yang jangka waktunya berakhir pada 2024 dapat memakai tarif 0,5% untuk 2025 dan 2026, sedangkan orang pribadi dan perseroan perorangan yang jangka waktunya berakhir pada 2025 dapat memakainya untuk 2026. Pejabat DJP menyatakan bahwa mulai 2027 mereka dapat melanjutkan tanpa batas waktu sepanjang memenuhi kriteria.
Cakupan omzet diperluas. Uji batas Rp4,8 miliar kini mencakup seluruh omzet usaha dan pekerjaan bebas, baik yang dikenai PPh final maupun nonfinal, termasuk penghasilan dari luar negeri. Omzet suami dan istri yang menjalankan kewajiban pajak secara terpisah digabungkan, bersama omzet anak yang belum dewasa dan perseroan perorangan yang didirikan salah satu dari mereka. Tujuannya mencegah usaha dipecah di antara anggota keluarga agar tetap di bawah batas.
Masa transisi bagi yang kehilangan hak. Orang pribadi dan perseroan perorangan yang tidak lagi memenuhi kriteria baru masih dapat memakai tarif 0,5% sampai akhir 2026.
Jika Anda beralih ke norma penghitungan penghasilan neto (NPPN) untuk 2025 karena jangka waktu sudah habis, DJP menyampaikan bahwa Anda dapat kembali ke tarif 0,5% dengan membetulkan SPT Tahunan 2025, sepanjang belum menyampaikan pemberitahuan memilih tarif umum.
Contoh perhitungan
Ibu Rina berjualan daring sebagai orang pribadi sejak sebelum 2018, sehingga jangka waktu 0,5% miliknya semula berakhir pada 2024. Berdasarkan ketentuan peralihan, ia dapat memakai tarif 0,5% untuk 2025 dan 2026, dan mulai 2027 tidak ada batas waktu. Omzetnya Rp150 juta per bulan, atau Rp1,8 miliar untuk 2026.
- Januari sampai Maret: omzet kumulatif Rp450 juta masih di bawah Rp500 juta, sehingga tidak ada pajak terutang.
- April: omzet kumulatif mencapai Rp600 juta; pajaknya 0,5% × Rp100 juta = Rp500.000.
- Mei sampai Desember: 0,5% × Rp150 juta = Rp750.000 per bulan, atau Rp6 juta seluruhnya.
- Total pajak 2026: Rp6,5 juta, sama dengan 0,5% × (Rp1,8 miliar − Rp500 juta).
Jika suaminya juga menjalankan usaha, omzet keduanya digabung untuk menguji batas Rp4,8 miliar.
Ketika keluar dari skema
Omzet melewati batas di tengah tahun. Jika omzet melampaui Rp4,8 miliar pada suatu tahun, Anda tetap membayar 0,5% sampai akhir tahun itu dan beralih ke tarif umum mulai tahun pajak berikutnya.
Pembukuan atau norma. Dalam rezim umum, orang pribadi dikenai tarif progresif hingga 35% atas penghasilan neto. Orang pribadi dengan omzet di bawah Rp4,8 miliar dapat memakai NPPN dengan memberitahukan DJP dalam tiga bulan pertama tahun pajak, yaitu paling lambat 31 Maret; jika tidak, ia dianggap memilih menyelenggarakan pembukuan. Di atas Rp4,8 miliar, pembukuan wajib.
Angsuran bulanan. Anda mulai wajib membayar angsuran PPh Pasal 25. Tahun pertama setelah keluar dari rezim final memiliki aturan khusus: DJP menyatakan angsurannya dihitung seperti wajib pajak baru, yang umumnya berarti nihil sampai SPT Tahunan pertama dalam rezim umum disampaikan.
Pengukuhan PKP. Begitu omzet melampaui Rp4,8 miliar dalam setahun, Anda wajib melaporkan usaha untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) paling lambat akhir tahun buku tersebut, lalu memungut PPN.
Badan usaha. PT yang terdaftar pada 2024 hanya dapat memakai tarif 0,5% untuk 2024 sampai 2026. Mulai 2027, PT tersebut dikenai tarif PPh badan 22%, dengan fasilitas Pasal 31E berupa pengurangan tarif 50% bagi badan dengan omzet sampai Rp50 miliar, yang berlaku atas penghasilan kena pajak dari bagian omzet sampai Rp4,8 miliar. Dengan omzet Rp3 miliar dan penghasilan kena pajak Rp300 juta, pajaknya menjadi 11% × Rp300 juta = Rp33 juta, dibandingkan 0,5% × Rp3 miliar = Rp15 juta dalam rezim final.
Daftar periksa 2026
- Pastikan kategori wajib pajak Anda dan, bagi CV dan PT, tahun berakhirnya jangka waktu.
- Jumlahkan omzet keluarga, termasuk usaha pasangan dan perseroan perorangan, lalu bandingkan dengan Rp4,8 miliar.
- Catat omzet setiap bulan dan pantau batas Rp500 juta.
- Pastikan pelanggan yang memotong pajak memegang surat keterangan Anda yang berlaku.
- Jika omzet mendekati Rp4,8 miliar, rencanakan pembukuan, kelayakan NPPN, dan pengukuhan PKP sejak sekarang.
Bagaimana Defince dapat membantu
Defince membantu orang pribadi, perseroan perorangan, dan usaha yang sedang tumbuh memeriksa kelayakan menurut PP 20/2026, menghitung dan melaporkan PPh final 0,5%, menyiapkan peralihan ke pembukuan dan status PKP, serta membuat simulasi pajak untuk setiap pilihan sebelum mengambil keputusan. Kirimkan pertanyaan Anda melalui halaman inquiry kami atau WhatsApp di +62 812 9757 4747.
Artikel ini merupakan informasi umum, bukan nasihat pajak atau hukum. Peraturan dapat berubah dan setiap kasus bergantung pada faktanya; hubungi Defince untuk nasihat yang sesuai dengan situasi Anda.
Sumber
- Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 20 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2022 tentang Penyesuaian Pengaturan di Bidang Pajak Penghasilan
- Peraturan Pemerintah nomor 20 Tahun 2026
- PP 20/2026: Tarif PPh 0,5% bagi UMKM Orang Pribadi Berlaku Selamanya
- Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 55 Tahun 2022 Penyesuaian Pengaturan di Bidang Pajak Penghasilan
- Siaran Pers PP 23/2018
- UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan
- Khusus Orang Pribadi, PPh Final UMKM Diperpanjang hingga 2029
- Soal Ketentuan Peralihan, DJP: PPh Final UMKM Tak Dibatasi hingga 2026
- WP OP yang Telanjur Pakai Norma Bisa Kembali ke Rezim PPh Final UMKM
- Memahami PPh Final UMKM Pasca Terbit PP 20/2026
- Aturan Pajak UMKM yang Masih Berlaku dalam PP 20/2026
- SDSN PP PPh UMKM: PP 55/2022 vs PP 20/2026
- Omzet Tembus Rp4,8 M Tengah Tahun, Sampai Kapan Boleh Pakai PPh 0,5%?
- NPPN Jadi Penentu Skema Pajak WP Orang Pribadi, Batas Lapor 31 Maret Jangan Terlewat
- Jangka Waktu PPh Final 0,5% Habis, Angsuran PPh 25 Tahun Pertama Nihil
- Pajak Sinjai Jelaskan Relaksasi Batas Waktunya Pengajuan PKP
- SP-3/2024 DJP Perjelas Teknis Pengaturan Pajak UMKM
- Lima Jenis Tarif PPh Badan yang Wajib Diperhatikan
- Peralihan Tarif Pajak Penghasilan