Sejak Januari 2024, pemberi kerja memotong PPh 21 pegawai dengan tarif efektif rata-rata (TER). Metode ini berasal dari PP 58/2023 tanggal 27 Desember 2023 dan PMK 168/2023 tanggal 29 Desember 2023, yang keduanya berlaku sejak 1 Januari 2024 dan masih berlaku pada 2026. TER membuat penghitungan Januari sampai November menjadi sederhana, tetapi penghitungan yang sesungguhnya bergeser ke Desember. Artikel ini menjelaskan keduanya disertai contoh perhitungan.
Tiga kategori TER
Tarif bulanan bergantung pada status PTKP (penghasilan tidak kena pajak) pegawai. PTKP adalah Rp54.000.000 setahun untuk diri pegawai, ditambah Rp4.500.000 jika kawin dan Rp4.500.000 untuk setiap tanggungan, paling banyak tiga orang (PMK 101/PMK.010/2016).
| Kategori | Status PTKP | PTKP setahun | Lapisan tarif 0% (bruto sebulan) |
|---|---|---|---|
| A | TK/0, TK/1, K/0 | Rp54.000.000 sampai Rp58.500.000 | Sampai Rp5.400.000 |
| B | TK/2, TK/3, K/1, K/2 | Rp63.000.000 sampai Rp67.500.000 | Sampai Rp6.200.000 |
| C | K/3 | Rp72.000.000 | Sampai Rp6.600.000 |
Setiap kategori memiliki tabel lapisan penghasilan sendiri, dengan tarif mulai dari 0% hingga tarif tertinggi 34%.
Januari sampai November: satu tarif atas penghasilan bruto
Untuk setiap masa pajak sebelum masa pajak terakhir, pemberi kerja mengalikan penghasilan bruto pegawai pada bulan tersebut dengan tarif TER sesuai kategori dan lapisannya. Penghasilan bruto mencakup gaji, tunjangan, lembur, bonus yang dibayarkan pada bulan itu, serta premi asuransi yang dibayar pemberi kerja, seperti iuran BPJS Kesehatan, JKK, dan JKM bagian pemberi kerja. Pada bulan-bulan ini tidak ada pengurang. Biaya jabatan, iuran pensiun, dan PTKP baru diperhitungkan pada akhir tahun.
Desember: kembali ke tarif Pasal 17
Pada masa pajak terakhir, yaitu Desember atau bulan saat pegawai tetap berhenti bekerja, pemberi kerja menghitung ulang pajak untuk satu tahun penuh:
- Jumlahkan penghasilan bruto setahun.
- Kurangi biaya jabatan: 5% dari penghasilan bruto, paling banyak Rp6.000.000 setahun atau Rp500.000 sebulan.
- Kurangi iuran pensiun dan hari tua yang dibayar pegawai, seperti JHT dan JP, serta zakat yang dibayarkan melalui pemberi kerja.
- Kurangi PTKP sehingga diperoleh penghasilan kena pajak.
- Terapkan tarif Pasal 17: 5% sampai Rp60 juta, 15% sampai Rp250 juta, 25% sampai Rp500 juta, 30% sampai Rp5 miliar, dan 35% di atasnya.
- Kurangkan PPh 21 yang sudah dipotong dari Januari sampai November. Selisihnya adalah pemotongan untuk Desember.
Jika selisihnya negatif, pemberi kerja telah memotong terlalu besar dan wajib mengembalikan kelebihannya kepada pegawai paling lambat akhir bulan berikutnya.
Contoh perhitungan
Asumsi: pegawai tetap berstatus K/1 (kawin, satu anak), sehingga PTKP-nya Rp63.000.000 dan berlaku TER kategori B. Penghasilan bruto Rp15.000.000 setiap bulan, termasuk premi BPJS yang dibayar pemberi kerja. Pegawai membayar iuran JHT dan JP sebesar Rp300.000 sebulan dan tidak memiliki penghasilan lain dari pemberi kerja ini.
Januari sampai November. Rp15.000.000 masuk lapisan kategori B di atas Rp14.950.000 sampai Rp16.400.000, dengan tarif 6%. PPh 21 sebulan adalah Rp900.000, atau Rp9.900.000 selama sebelas bulan.
| Penghitungan ulang Desember | Rupiah |
|---|---|
| Penghasilan bruto setahun (12 × 15.000.000) | 180.000.000 |
| Biaya jabatan (5% = 9.000.000, dibatasi) | (6.000.000) |
| Iuran JHT dan JP pegawai (12 × 300.000) | (3.600.000) |
| Penghasilan neto | 170.400.000 |
| PTKP K/1 | (63.000.000) |
| Penghasilan kena pajak | 107.400.000 |
| 5% × 60.000.000 | 3.000.000 |
| 15% × 47.400.000 | 7.110.000 |
| PPh 21 setahun | 10.110.000 |
| Sudah dipotong Januari sampai November | (9.900.000) |
| PPh 21 masa Desember | 210.000 |
Pemotongan Desember jauh lebih kecil dari biasanya, Rp900.000, karena pengurang baru diperhitungkan pada akhir tahun. Sekarang tambahkan bonus sebesar Rp20.000.000. Pajak setahun menjadi Rp13.110.000 kapan pun bonus dibayarkan, tetapi waktu pembayarannya mengubah pola bulanan:
- Bonus dibayar pada Desember: pemotongan Januari sampai November tetap Rp9.900.000, sehingga pemotongan Desember menjadi Rp3.210.000.
- Bonus dibayar pada Maret: penghasilan bruto Maret sebesar Rp35.000.000 dikenai tarif kategori B 14%, yaitu Rp4.900.000. Total pemotongan Januari sampai November menjadi Rp13.900.000, sehingga pada Desember terdapat lebih potong Rp790.000 yang wajib dikembalikan kepada pegawai.
Pegawai tidak tetap
Pegawai tidak tetap yang dibayar bulanan memakai tabel TER bulanan yang sama. Pegawai yang dibayar harian, mingguan, satuan, atau borongan memakai tarif efektif harian: 0% untuk penghasilan bruto harian sampai Rp450.000 dan 0,5% di atas jumlah itu sampai Rp2.500.000. Di atas Rp2.500.000 sehari, tarif Pasal 17 diterapkan atas 50% penghasilan bruto. Tidak ada penghitungan ulang akhir tahun untuk pegawai tidak tetap.
Kesalahan yang sering terjadi
- Memakai kategori yang salah karena status PTKP di sistem penggajian tidak diperbarui.
- Menerapkan TER pada gaji yang diterima bersih, bukan pada penghasilan bruto, atau tidak memasukkan premi BPJS yang dibayar pemberi kerja ke dalam bruto.
- Membuat bukti potong bulanan untuk Desember atau untuk bulan terakhir pegawai yang keluar, padahal seharusnya bukti potong tahunan.
- Menganggap angka Desember yang besar atau negatif sebagai kesalahan sistem, atau tidak mengembalikan kelebihan potong.
- Tidak melaporkan SPT Masa PPh 21/26 Desember karena tidak ada gaji yang dibayarkan pada bulan itu. SPT tersebut tetap wajib dilaporkan untuk masa pajak terakhir.
Apa yang diterima pegawai dan tampilannya di Coretax
Dari Januari sampai November, pemberi kerja menerbitkan bukti potong bulanan (BPMP) untuk setiap pegawai tetap di menu e-Bupot Coretax. Pegawai menerima notifikasi di akun Coretax-nya, bukan bukti potong yang dapat dicetak. Untuk masa pajak terakhir, pemberi kerja menerbitkan BPA1, pengganti formulir 1721-A1, dan memilih apakah bukti potong itu mencakup setahun penuh, kurang dari setahun, atau kurang dari setahun yang disetahunkan, misalnya untuk ekspatriat yang menjadi subjek pajak dalam negeri pada tahun berjalan. BPA1 wajib diberikan kepada pegawai paling lama satu bulan setelah masa pajak terakhir berakhir. Setelah diterbitkan di Coretax, BPA1 muncul di akun pegawai dan otomatis terisi ke dalam SPT Tahunan-nya.
Dalam SPT Masa PPh 21/26, pemotongan bulanan pegawai tetap tercantum di lampiran L-IA, pemotongan masa pajak terakhir di L-IB, dan pemotongan atas orang pribadi lainnya di L-III.
Dua hal yang perlu diperhatikan pada 2026
Berdasarkan PMK 105/2025, PPh 21 ditanggung pemerintah sepanjang 2026 bagi pegawai di sektor alas kaki, tekstil dan pakaian jadi, furnitur, kulit dan barang dari kulit, serta pariwisata yang penghasilan bruto tetap dan teraturnya masuk dalam batas Rp10 juta per bulan. Pemberi kerja membayarkan jumlah tersebut secara tunai kepada pegawai, tetap membuat bukti potong, dan melaporkannya dalam SPT Masa PPh 21. Selain itu, pada 30 September 2026 pemerintah menyatakan rencana menyesuaikan PTKP mulai 2027 mengikuti inflasi. Sampai artikel ini ditulis, belum ada besaran maupun peraturan baru, sehingga penghitungan tahun 2026 tetap memakai PTKP yang berlaku.
Bagaimana Defince dapat membantu
Defince membantu pemberi kerja menetapkan kategori TER dengan benar, menjalankan penghitungan ulang Desember, menerbitkan BPMP dan BPA1, serta melaporkan SPT Masa PPh 21/26 di Coretax. Kirim pertanyaan Anda melalui defince.id/inquiry atau hubungi kami melalui WhatsApp di +62 812 9757 4747.
Artikel ini merupakan informasi umum berdasarkan peraturan yang berlaku pada 24 Oktober 2026 dan bukan nasihat pajak, hukum, maupun investasi. Hubungi Defince untuk mendapatkan nasihat sesuai kondisi Anda.
Sumber
- Lampiran PP 58 Tahun 2023
- TaxFlash No. 02, January 2024: New Article 21 withholding tax calculation guideline
- TER: Tarif PPh Tidak Berubah, tapi ...
- Penghasilan Sampai Rp 54 Juta/Tahun Kini Tidak Kena Pajak
- SP-1/2023: Gaji 5 Juta Kena Pajak
- Kring Pajak Ingatkan Lagi Ketentuan soal Biaya Jabatan Pegawai Tetap
- BPA1 Pegawai Tetap: Komponen & Aturan Iuran BPJS
- Penghitungan PPh 21 Pegawai Tidak Tetap untuk Masa Pajak Desember
- Tidak Ada Gaji yang Dibayarkan, SPT PPh 21 Desember Perlu Dilaporkan?
- Pegawai Resign di Tahun Berjalan, Dibuatkan BPMP atau BPA1?
- Buat Bupot A1, Ini Bedanya Disetahunkan dan Tidak Disetahunkan
- Alasan Pegawai Hanya Dapat Notifikasi dan Tak Bisa Cetak Bupot Bulanan
- PENG-25/PJ.09/2026: Imbauan Penerbitan Bukti Potong Pajak Penghasilan dalam Rangka Pelaporan SPT Tahunan Pajak Penghasilan Orang Pribadi melalui Coretax DJP
- Perubahan Bupot dan SPT Masa PPh 21/26 di Coretax
- Resmi! Pemerintah Bebaskan PPh 21 untuk Pekerja di 5 Sektor Padat Karya pada 2026
- PTKP 2027 Direncanakan Naik, Pemerintah Masih Hitung Besaran Baru