SP2DK (Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan) adalah surat dari Kantor Pelayanan Pajak (KPP) yang meminta Anda menjelaskan data yang dimiliki Direktorat Jenderal Pajak (DJP) tentang Anda. SP2DK bukan pemeriksaan dan bukan surat ketetapan pajak. Bila ditangani dengan baik, sebagian besar SP2DK selesai tanpa masalah. Bila ditangani asal-asalan atau diabaikan, SP2DK menjadi pintu masuk paling umum menuju pemeriksaan pajak.
Dasar hukum yang berlaku pada 2026
Sejak 1 Januari 2026, SP2DK diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) 111/2025 tentang Pengawasan Kepatuhan Wajib Pajak yang ditetapkan pada 30 Desember 2025. PMK ini menempatkan SP2DK sebagai salah satu alat pengawasan, di samping pembahasan, undangan ke kantor pajak, kunjungan, imbauan, dan teguran.
Prosedur internalnya dirinci dalam Surat Edaran Dirjen Pajak SE-8/PJ/2026 yang berlaku sejak 15 Juli 2026 dan mencabut SE-05/PJ/2022 yang selama ini menjadi acuan. Jika SP2DK berlanjut, pemeriksaannya tunduk pada PMK 15/2025 tentang Pemeriksaan Pajak yang ditetapkan pada 14 Februari 2025, dengan tiga jenis pemeriksaan, yaitu lengkap, terfokus, dan spesifik, yang jangka waktu pengujiannya paling lama 5 bulan, 3 bulan, dan 1 bulan.
Sebagai gambaran, DJP menyatakan bahwa rata-rata kurang dari 1% SP2DK yang diterbitkan setiap tahun berlanjut ke pemeriksaan.
Mengapa Anda menerimanya
SP2DK umumnya berarti data DJP tidak cocok dengan yang Anda laporkan. Coretax membuat pencocokan data ini lebih cepat dan lebih rinci. Pemicu yang sering muncul antara lain:
- PPN dibandingkan PPh: peredaran usaha dalam SPT Tahunan PPh Badan yang tidak sejalan dengan PPN keluaran dalam SPT Masa PPN.
- Data pihak ketiga: bukti potong yang diterbitkan pelanggan Anda, atau data dari instansi pemerintah dan lembaga lain, yang menunjukkan penghasilan yang tidak dilaporkan atau dilaporkan lebih rendah dalam SPT.
- Harta: pembelian properti yang diketahui DJP melalui mekanisme pertukaran data, tetapi tidak tercantum dalam daftar harta SPT Tahunan.
- Rekening keuangan: informasi yang dilaporkan lembaga keuangan kepada DJP berdasarkan UU 9/2017 tentang akses informasi keuangan untuk kepentingan perpajakan.
- Pihak afiliasi: transaksi dengan pihak yang memiliki hubungan istimewa; SP2DK dapat didasarkan pada analisis proses bisnis, laporan keuangan, atau transfer pricing.
Tenggat: 14 hari, ditambah 7 hari jika diminta
Anda memiliki waktu 14 hari untuk menanggapi. Jangka waktu dihitung sejak tanggal paling awal dari: penerbitan ke akun Coretax, pengiriman ke email terdaftar, faksimile, pengiriman melalui pos atau kurir, atau penyerahan langsung kepada Anda, wakil, pegawai, atau anggota keluarga yang telah dewasa.
Jika butuh waktu lebih, Anda dapat memperpanjang satu kali paling lama 7 hari dengan pemberitahuan tertulis yang harus diterima KPP penerbit sebelum 14 hari berakhir. Permintaan yang terlambat dianggap tidak disampaikan. Kepala KPP masih dapat menerima penjelasan yang terlambat dengan mempertimbangkan risiko kepatuhan dan iktikad baik, tetapi itu diskresi, bukan hak.
Tanggapan dapat disampaikan melalui Coretax (menu Layanan Administrasi, layanan "Surat Tanggapan atas SP2DK", yang menerbitkan bukti penerimaan elektronik), melalui pos atau kurir, secara langsung, atau melalui video conference. Berdasarkan SE-8/PJ/2026, wajib pajak dilarang merekam sesi video conference, sedangkan KPP boleh merekamnya.
Langkah demi langkah menanggapi SP2DK
- Baca dengan cermat. Catat setiap data yang dipertanyakan, jenis pajak, dan masa atau tahun pajaknya, lalu hitung tenggat dari tanggal penerimaan yang sebenarnya.
- Rekonsiliasi setiap pos. Susun ulang angka dari buku besar, SPT Masa PPN, bukti potong, dan rekening koran. Penjelasan yang lazim adalah beda waktu pengakuan, penyerahan yang tidak terutang PPN, basis kas dibandingkan akrual, transaksi antarperusahaan, dan transaksi yang tercatat atas NPWP yang keliru.
- Pilah setiap pos. Tentukan apakah pos tersebut terjelaskan sepenuhnya, terjelaskan sebagian, atau memang merupakan kesalahan.
- Betulkan sendiri kesalahan yang nyata. Anda masih dapat menyampaikan pembetulan SPT setelah menerima SP2DK, selama pemeriksaan belum dimulai. Sanksi bunga atas pembetulan sukarela adalah suku bunga acuan ditambah 5%, dibagi 12, per bulan; atas ketetapan hasil pemeriksaan, suku bunga acuan ditambah 15%, dibagi 12, masing-masing paling lama 24 bulan.
- Susun tanggapan yang terstruktur. Jawab pos demi pos, lampirkan tabel rekonsiliasi dan dokumen pendukung, dan tetap dalam lingkup surat. Penjelasan boleh disampaikan lebih dari satu kali dalam jangka waktu yang tersedia.
- Siapkan diri untuk pembahasan atau kunjungan. DJP dapat mengundang Anda ke kantor pajak atau mengunjungi tempat usaha Anda. Bawa set dokumen yang sama, jaga agar penjelasan lisan konsisten dengan tanggapan tertulis, dan pastikan pihak yang mewakili Anda memegang surat kuasa yang sah.
- Tuntaskan. Segera bayar dan laporkan pembetulan bila ada, lalu pantau surat penyelesaian dari KPP.
Apa saja kesimpulan LHP2DK
DJP menuangkan hasilnya dalam LHP2DK, yaitu laporan hasil permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan. Menurut SE-8/PJ/2026, LHP2DK diselesaikan paling lama 44 hari kerja sejak SP2DK disampaikan dan dapat diperpanjang 22 hari kerja.
Jika tidak ditemukan indikasi ketidakpatuhan, atau Anda menjelaskan atau membetulkan SPT sesuai hasil penelitian, DJP menutup kegiatan dengan SP3P2DK. Usulan lain yang mungkin antara lain perubahan data secara jabatan, pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (PKP), pembatasan layanan tertentu, pemeriksaan, atau, bila ada indikasi tindak pidana perpajakan, pemeriksaan bukti permulaan.
SE-8/PJ/2026 merinci kapan pemeriksaan dapat diusulkan: Anda tidak memberikan tanggapan; tanggapan tidak sesuai dengan hasil penelitian DJP, atau Anda tidak menyampaikan atau membetulkan SPT sesuai hasil tersebut; atau wajib pajak orang pribadi meninggal dunia atau meninggalkan Indonesia untuk selamanya, atau badan telah dibubarkan.
Akibat jika SP2DK diabaikan
Diam adalah pilihan terburuk. DJP akan menganggap data dalam surat sebagai data yang benar, tidak menanggapi merupakan kriteria pertama untuk mengusulkan pemeriksaan, dan layanan tertentu dapat dibatasi. Begitu surat pemberitahuan pemeriksaan disampaikan, jalur pembetulan sukarela berdasarkan Pasal 8 UU KUP tertutup, dan kekurangan pajak akan ditetapkan dengan sanksi yang lebih berat.
Tips praktis
- Rekonsiliasikan data PPN, pemotongan, dan PPh di Coretax setiap bulan, bukan hanya ketika surat datang.
- Simpan kontrak, faktur, dokumen pengiriman, dan bukti bank untuk setiap transaksi material, termasuk transaksi antarperusahaan.
- Jawab pertanyaan yang diajukan, dan dukung setiap pernyataan dengan dokumen.
- Simpan bukti penerimaan elektronik dan setiap surat; dokumen itu membuktikan Anda menanggapi tepat waktu.
- Jika nilainya material atau menyangkut pihak afiliasi, mintalah nasihat sebelum pertemuan pertama, bukan sesudahnya.
Bagaimana Defince dapat membantu
Defince membantu perusahaan dan orang pribadi merekonsiliasi data di balik SP2DK, menyusun tanggapan tertulis beserta lampiran pendukung, menyampaikan pembetulan bila diperlukan, dan mendampingi klien dalam pembahasan dengan kantor pajak. Kirimkan SP2DK Anda melalui halaman inquiry kami atau WhatsApp di +62 812 9757 4747.
Artikel ini merupakan informasi umum, bukan nasihat pajak atau hukum. Peraturan dapat berubah dan setiap kasus bergantung pada faktanya; hubungi Defince untuk nasihat yang sesuai dengan situasi Anda.
Sumber
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111 Tahun 2025 tentang Pengawasan Kepatuhan Wajib Pajak
- Mengenal SP2DK, "Surat Cinta" dari DJP
- Dapat SP2DK? Tenang, Ini Cara Memahaminya
- Surat Tanggapan atas Surat Permintaan Penjelasan Data dan Keterangan (SP2DK)
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 15 Tahun 2025 tentang Pemeriksaan Pajak
- Pembaruan Peraturan Pemeriksaan, Siniar Pajak Badora Jelaskan PMK-15/2025
- Terbit, Pedoman Baru DJP untuk Pengawasan Kepatuhan Wajib Pajak
- SE-8/PJ/2026 Details Criteria for SP2DK to Proceed to Audits
- DJP Punya Waktu 44 Hari Kerja untuk Susun LHP2DK, Bisa Diperpanjang
- Tak Ada Temuan, SP2DK Ditindaklanjuti dengan SP3 P2DK
- DJP Larang Wajib Pajak Rekam Penjelasan SP2DK via Video Conference
- SP2DK: Cara Menanggapi dan Tindak Lanjutnya
- Dapat SP2DK? Wajib Pajak Masih Bisa Pembetulan SPT
- Pembetulan SPT Tahunan Sebabkan Kurang Bayar? Perhatikan Sanksinya
- Kalau Wajib Pajak Tidak Menanggapi, DJP Anggap Data di SP2DK Benar
- Undang-undang (UU) Nomor 7 Tahun 2021 Harmonisasi Peraturan Perpajakan
- Undang-undang (UU) No. 9 Tahun 2017