Setiap perusahaan Indonesia yang memiliki pemegang saham asing berstatus PT PMA (Penanaman Modal Asing). Aturan pendiriannya berubah pada 2025, dan yang paling terasa adalah modal disetor minimum yang turun dari Rp10 miliar menjadi Rp2,5 miliar. Berikut persyaratan terkini, tahapan pendirian, dan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) yang wajib disampaikan sesudahnya.
Perubahan aturan 2025
Peraturan Pemerintah (PP) 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, yang ditetapkan pada 5 Juni 2025, menggantikan PP 5 Tahun 2021. Aturan pelaksananya, Peraturan Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM Nomor 5 Tahun 2025, berlaku sejak 2 Oktober 2025 dan mencabut Peraturan BKPM Nomor 3, 4, dan 5 Tahun 2021.
Siapa yang wajib berbentuk PT PMA
Menurut UU 25 Tahun 2007, penanaman modal asing mencakup perusahaan yang sepenuhnya dimiliki asing maupun yang berpatungan dengan penanam modal dalam negeri, dan wajib berbentuk perseroan terbatas (PT) berdasarkan hukum Indonesia. Selama masih ada pemegang saham asing, sekecil apa pun porsinya, perusahaan tetap berstatus PT PMA. UU PT mensyaratkan pendirian oleh paling sedikit dua orang, jadi siapkan minimal dua pemegang saham.
Permen 5/2025 juga menggolongkan setiap PMA sebagai usaha besar, sehingga kelak LKPM wajib disampaikan setiap triwulan.
Ketentuan modal pada 2026
| Ketentuan | Aturan saat ini |
|---|---|
| Nilai investasi minimum | Lebih dari Rp10 miliar, di luar tanah dan bangunan, per KBLI 5 digit per lokasi proyek |
| Modal ditempatkan dan disetor minimum | Rp2,5 miliar per perseroan (sebelumnya Rp10 miliar) |
| Masa pengendapan | Modal disetor tidak boleh dipindahkan dari rekening perusahaan paling singkat 12 bulan, kecuali untuk pembelian aset, pembangunan gedung, atau operasional |
Nilai investasi adalah rencana yang Anda komitmenkan dan kemudian dilaporkan realisasinya; modal disetor adalah dana yang benar-benar disetorkan pemegang saham. PMA yang merencanakan dua kegiatan jasa dengan KBLI 5 digit di satu lokasi, misalnya, memerlukan rencana investasi di atas Rp10 miliar untuk masing-masing, tetapi dapat didirikan dengan modal disetor Rp2,5 miliar. Karena UU PT mewajibkan paling sedikit 25% modal dasar ditempatkan dan disetor penuh, modal disetor Rp2,5 miliar dapat menopang modal dasar hingga Rp10 miliar.
Beberapa kegiatan dihitung berbeda: perdagangan besar dan jasa konstruksi per 4 digit awal KBLI, jasa makanan dan minuman per 2 digit awal KBLI per kabupaten/kota, sedangkan properti, akomodasi, pertanian, perkebunan, peternakan, dan perikanan budidaya ikut menghitung tanah dan bangunan. Komitmen pengendapan modal 12 bulan disampaikan sebagai pernyataan mandiri di OSS saat mengajukan perizinan berusaha.
Periksa KBLI dan Daftar Positif Investasi
Sejak 15 Juni 2026, OSS dan AHU Online mengklasifikasikan kegiatan usaha dengan KBLI 2025 (Peraturan BPS Nomor 7 Tahun 2025); perizinan yang terbit dengan KBLI 2020 tetap berlaku.
Batas kepemilikan asing diatur dalam Perpres 10 Tahun 2021 sebagaimana diubah dengan Perpres 49 Tahun 2021. Pada dasarnya semua bidang usaha terbuka, kecuali bidang usaha tertutup (seperti narkotika, perjudian, senjata kimia, dan industri minuman beralkohol) serta kegiatan yang hanya dapat dilakukan Pemerintah Pusat. Sebagian bidang dicadangkan untuk koperasi dan UMKM, dan sebagian lagi dibatasi, misalnya modal asing maksimal 49% untuk angkutan laut, jasa kurir, dan angkutan udara niaga berjadwal. Pemerintah sedang menyusun perpres pengganti yang ditargetkan rampung pada semester II 2026, jadi pastikan daftar yang berlaku sebelum mengambil keputusan.
Tahapan pendirian
- Tetapkan KBLI dan struktur. Pastikan setiap kegiatan terbuka bagi modal asing, lalu tetapkan rencana investasi dan permodalan.
- Pesan nama perusahaan. Notaris memesan nama melalui AHU Online di Kementerian Hukum.
- Tanda tangani akta pendirian. Pemegang saham perorangan asing menyiapkan paspor; pemegang saham badan usaha asing menyiapkan dokumen perusahaannya.
- Peroleh pengesahan Kementerian Hukum. Permohonan wajib diajukan paling lambat 60 hari sejak akta ditandatangani.
- Daftarkan NPWP perusahaan. Untuk PT, pendaftaran di Coretax DJP divalidasi melalui Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH) Ditjen AHU.
- Peroleh NIB melalui OSS-RBA. Isi KBLI, lokasi, dan rencana investasi.
- Buka rekening bank dan setor modal. Setor minimal Rp2,5 miliar dan simpan bukti penyetoran yang sah.
- Lengkapi perizinan berbasis risiko. Risiko rendah cukup dengan NIB, risiko menengah rendah dan menengah tinggi memerlukan sertifikat standar (diverifikasi untuk menengah tinggi), dan risiko tinggi memerlukan izin.
- Urus izin bagi direksi asing. Perusahaan memerlukan pengesahan RPTKA (Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing) dan menjadi penjamin ITAS (sering disebut KITAS). Pengecualiannya sempit; Kemnaker menegaskan bahwa berdomisili di luar negeri bukan alasan pengecualian.
Bila dokumen lengkap, tahapan notaris dan daring biasanya berjalan cepat; hambatan umumnya muncul pada pembukaan rekening bank, perizinan yang memerlukan verifikasi, dan imigrasi. PP 28/2025 menetapkan batas waktu layanan (SLA) untuk setiap tahap perizinan, dan bila instansi tidak memutuskan tepat waktu, OSS menerbitkan izin secara otomatis (fiktif positif), yang kini diterapkan secara bertahap.
LKPM: laporan yang menyusul
LKPM (Laporan Kegiatan Penanaman Modal) memuat perkembangan realisasi penanaman modal dan permasalahan yang dihadapi pelaku usaha. Kewajibannya bersumber dari Pasal 15 huruf c UU 25/2007 dan Permen 5/2025, dan berlaku sejak NIB terbit, untuk setiap kegiatan usaha dan lokasi, bahkan sebelum usaha beroperasi.
Siapa yang melapor dan kapan
Usaha mikro serta kegiatan yang dibiayai APBN atau APBD dikecualikan. Usaha kecil (modal usaha di atas Rp1 miliar sampai Rp5 miliar, di luar tanah dan bangunan) melapor per semester. Usaha menengah dan besar, termasuk setiap PMA, melapor per triwulan.
| Periode | Cakupan | Batas waktu |
|---|---|---|
| Triwulan I | Januari sampai Maret | 15 April |
| Triwulan II | April sampai Juni | 15 Juli |
| Triwulan III | Juli sampai September | 15 Oktober |
| Triwulan IV | Oktober sampai Desember | 15 Januari (tahun berikutnya) |
| Semester I (usaha kecil) | Januari sampai Juni | 15 Juli |
| Semester II (usaha kecil) | Juli sampai Desember | 15 Januari (tahun berikutnya) |
Batas waktu PMA berikutnya adalah 15 Januari 2027 untuk periode Oktober sampai Desember 2026. Menurut aturan lama, pelaporan ditutup pada tanggal 10, jadi perbarui kalender yang masih memakai tanggal tersebut.
Apa yang dilaporkan
- Realisasi investasi: modal tetap (tanah, bangunan, mesin dan peralatan, serta lainnya) dan modal kerja, secara kumulatif terhadap rencana
- Tenaga kerja: Indonesia dan asing
- Produksi barang atau jasa setelah beroperasi
- Pemenuhan perizinan dan kewajiban penanaman modal
- Permasalahan yang dihadapi dalam menjalankan usaha
Cara melapor di OSS
- Masuk ke akun perusahaan di oss.go.id.
- Buka menu Pelaporan, lalu pilih LKPM.
- Pilih setiap kegiatan usaha dan lokasi untuk periode tersebut, lalu nyatakan apakah masih tahap konstruksi atau sudah siap beroperasi.
- Isi data investasi, tenaga kerja, permasalahan, dan penanggung jawab, lalu kirim.
- Pantau statusnya: verifikasi dilakukan paling lambat tiga hari sejak OSS menerbitkan tanda terima. Tanggapi permintaan perbaikan sebelum periode pelaporan ditutup dan simpan tanda terima laporan yang disetujui.
Akibat jika tidak melapor
Sanksi dapat dikenakan bila perusahaan tidak menyampaikan LKPM dua periode berturut-turut, atau melapor empat periode berturut-turut tanpa tambahan realisasi investasi. Urutannya adalah peringatan tertulis pertama, kedua, dan ketiga, lalu penghentian sementara kegiatan usaha yang dapat disertai denda administratif, dan akhirnya pencabutan perizinan berusaha. UU 25/2007 juga memungkinkan pembekuan atau pencabutan fasilitas penanaman modal.
Tips praktis
- Petakan setiap KBLI dan lokasi ke pusat biaya agar angka realisasi langsung diambil dari pembukuan.
- Cocokkan angka LKPM dengan laporan keuangan dan SPT sebelum mengirim.
- Laporkan setiap periode, meskipun tidak ada perubahan.
- Catat tanggal 15 Januari, April, Juli, dan Oktober di kalender keuangan.
- Perbarui data kontak di OSS agar catatan perbaikan sampai tepat waktu.
Bagaimana Defince dapat membantu
Defince membantu investor asing mendirikan PT PMA, mulai dari perencanaan KBLI dan permodalan hingga koordinasi notaris, pendaftaran OSS, dan pendaftaran pajak, lalu menyusun dan menyampaikan LKPM setiap periode bersamaan dengan pembukuan dan kepatuhan pajak Anda sehingga angkanya selaras. Kirim pertanyaan melalui defince.id/inquiry atau WhatsApp +62 812 9757 4747.
Artikel ini merupakan informasi umum per 24 Oktober 2026, bukan nasihat pajak, hukum, atau investasi. Hubungi Defince untuk saran sesuai kondisi Anda.
Sumber
- Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2025 Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko
- Peraturan Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 5 Tahun 2025
- Sederhanakan Proses Perizinan Berusaha, BKPM Terbitkan Aturan Baru
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal
- Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas
- Bagaimana Status PT PMA Jika Pemegang Sahamnya Berubah Jadi WNI?
- Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 49 Tahun 2021
- Daftar Bidang Usaha Tertutup bagi PMA
- Komposisi Penyertaan Modal Asing
- Pemerintah Targetkan Revisi Perpres Penanam Modal Kelar Semester II/2026
- KBLI 2025 Resmi Dipakai untuk Perizinan, Pelaku Usaha Perlu Tahu Ini
- Proses Bisnis Registrasi
- Cara Mendapatkan NIB dan Mengecek NIB
- Pemerintah Terbitkan PP 28/2025, Permudah Perizinan Usaha dan Wajibkan Semua K/L Masuk OSS-RBA
- Kemnaker Ungkap 6 Warga Asing Tanpa Dokumen Jabat Direksi-Komisaris
- Begini Cara Alih Status ke ITAS bagi WNA Pemegang Visa Kunjungan atau ITK yang Diterima Kerja di Indonesia
- Kewajiban Lapor LKPM bagi Pelaku Usaha
- Kriteria UMKM Terbaru
- Investor Diminta Segera Lapor LKPM Kuartal IV/2024, Ini Kata BKPM
- Investment Activity Report - Non Micro and Small Enterprises (LKPM - Non UMK) Construction/Preparation Phase