Tahun kalender hampir berakhir, dan tenggat perizinan berikutnya sudah dekat: Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) Triwulan IV 2026 wajib disampaikan melalui sistem OSS paling lambat 15 Januari 2027. Sejak Peraturan Menteri Investasi/BKPM Nomor 5 Tahun 2025 berlaku, masa pelaporan lebih panjang, cakupan pelaku usaha yang wajib lapor lebih luas, dan sanksinya lebih jelas tahapannya. Perusahaan yang beralih ke klasifikasi baku lapangan usaha 2025 (KBLI 2025) dan menjalankan penggajian sendiri juga perlu memeriksa pelaporan ketenagakerjaannya. Artikel ini menguraikan apa yang harus dilaporkan, kapan, dan apa akibatnya bila terlambat.
Siapa yang wajib lapor LKPM dan kapan
LKPM adalah laporan berkala pelaku usaha kepada pemerintah mengenai realisasi investasi, tenaga kerja, dan kegiatan usaha. Setiap pelaku usaha, kecuali usaha mikro, wajib menyampaikan LKPM secara daring melalui OSS. Pengecualian hanya berlaku bagi dua kategori: usaha mikro dan kegiatan usaha yang dibiayai APBN. Dengan demikian, PT PMA dan sebagian besar perusahaan nasional skala menengah dan besar termasuk yang wajib melapor.
Tenggat diperpanjang dari tanggal 10 menjadi tanggal 15: batas waktu bergeser dari tanggal 10 menjadi tanggal 15 pada setiap periode sejak Permen Nomor 5 Tahun 2025 berlaku. Frekuensi pelaporan bergantung pada skala usaha:
| Skala usaha | Frekuensi | Tenggat |
|---|---|---|
| Usaha kecil | Setiap enam bulan | 15 Juli dan 15 Januari |
| Usaha menengah dan besar, termasuk PT PMA | Setiap triwulan | 15 April, 15 Juli, 15 Oktober, dan 15 Januari |
Jadwal ini mengikuti ringkasan ketentuan oleh sebuah firma hukum. Untuk Triwulan IV 2026 (Oktober sampai Desember), laporan jatuh tempo pada 15 Januari 2027. BKPM juga mengingatkan bahwa keterlambatan atau kesalahan data LKPM dapat berujung teguran hingga pencabutan Nomor Induk Berusaha (NIB).
Bagaimana sanksi bertahap diterapkan
Satu kali terlambat tidak langsung mengancam izin. Sanksi administratif dapat dikenakan apabila pelaku usaha tidak menyampaikan LKPM selama dua periode pelaporan berturut-turut (Pasal 373 ayat (2)). Prosesnya berjenjang. Peringatan tertulis diberikan bertahap dengan jangka waktu 30, 15, dan 10 hari sejak surat peringatan dikirim melalui sistem OSS. Jika LKPM tetap tidak disampaikan setelah peringatan ketiga, kegiatan usaha dapat dihentikan sementara. Apabila laporan disampaikan dan denda dibayar, sanksi penghentian sementara dan denda administratif dinyatakan gugur.
Ada dua pemicu lain yang perlu diketahui. Menyampaikan LKPM pertama kali tanpa nilai tambahan realisasi penanaman modal selama empat periode berturut-turut juga dikategorikan pelanggaran ringan. Selain itu, sanksi akan mengurangi nilai kepatuhan perusahaan di sistem OSS, yang dapat berpengaruh saat mengajukan izin atau fasilitas baru. Bagi perusahaan penerima fasilitas fiskal, tax holiday, tax allowance, dan pembebasan bea masuk dapat dicabut jika LKPM tidak tertib.
Cek kode KBLI 2025 dan data NIB
Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) telah diperbarui ke edisi 2025. Aturan tersebut mewajibkan pengguna KBLI lama menyesuaikan kodenya paling lambat enam bulan sejak diundangkan, yaitu 18 Juni 2026. Salah satu publikasi hukum mencatat bahwa tanggal tersebut sudah terlewat, sehingga perusahaan yang belum meninjau kodenya sebaiknya melakukannya sekarang.
Kabar baiknya, perizinan yang terbit sebelum KBLI 2025 diimplementasikan, termasuk NIB, tetap sah dan berlaku. NIB baru tidak otomatis diwajibkan. Jika kode masih sesuai dengan klasifikasi baru dan kegiatan usaha tidak berubah, NIB pada umumnya tetap dapat digunakan; jika ada perubahan klasifikasi yang memengaruhi usaha, data harus disesuaikan melalui OSS. Perusahaan yang terdaftar di sistem AHU Kementerian Hukum juga perlu mencatat bahwa mereka wajib menyesuaikan klasifikasi KBLI 2025 dalam anggaran dasar apabila terdapat perubahan maksud, tujuan, atau kegiatan usaha.
Wajib lapor ketenagakerjaan dan BPJS
Perizinan bukan satu-satunya kewajiban administrasi. Pemberi kerja juga wajib menyampaikan Wajib Lapor Ketenagakerjaan di Perusahaan (WLKP) kepada Kementerian Ketenagakerjaan. Laporan ini wajib disampaikan setahun sekali. Laporan mencantumkan kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan: laporan awal mensyaratkan kepesertaan karyawan dalam program BPJS Ketenagakerjaan. Layanan ini kini terintegrasi dengan OSS melalui NIB, dengan Dukcapil melalui NIK, dan dengan BPJS Ketenagakerjaan melalui Nomor Pendaftaran Perusahaan (NPP).
Sanksi dalam UU Nomor 7 Tahun 1981 tampak ringan: pidana kurungan paling lama tiga bulan atau denda setinggi-tingginya Rp1.000.000. Dampak praktisnya sering lebih besar. WLKP menjadi syarat mempekerjakan tenaga kerja asing dan memudahkan audit.
Langkah praktis untuk bisnis
- Pastikan skala usaha Anda (kecil, menengah, atau besar) di OSS dan catat apakah Anda melapor per triwulan atau per semester.
- Periksa bahwa LKPM Triwulan I sampai III 2026 berstatus disetujui, bukan sekadar terkirim. Dua periode berturut-turut yang terlewat memicu proses peringatan.
- Rekonsiliasi realisasi investasi, setoran modal, dan jumlah karyawan dengan buku besar dan rekening koran sebelum 15 Januari 2027.
- Bandingkan realisasi yang dilaporkan di LKPM dengan aset tetap dan modal di SPT Tahunan PPh Badan, agar kedua laporan konsisten.
- Tinjau kode KBLI di OSS dan, jika kegiatan usaha berubah, perbarui juga anggaran dasar.
- Pastikan WLKP dan pendaftaran BPJS seluruh karyawan mutakhir, dan simpan bukti pelaporannya.
Company secretary atau penyedia jasa korporasi di Indonesia dapat memegang kalender ini untuk Anda, sehingga LKPM, pelaporan pajak, dan pelaporan ketenagakerjaan tidak menumpuk di akhir tahun.
Kirim pertanyaan melalui defince.id/inquiry atau WhatsApp +62 812 9757 4747.
Artikel ini merupakan informasi umum berdasarkan sumber publik yang tersedia per 2 November 2026. Artikel ini bukan nasihat pajak, hukum, atau investasi. Hubungi Defince untuk saran sesuai kondisi Anda.
Defince mendampingi perusahaan asing maupun lokal dalam pendirian PT dan PT PMA, layanan company secretary, pelaporan LKPM dan OSS, pembukuan bulanan, pelaporan pajak bulanan di Coretax, SPT Tahunan Badan, dan payroll, sehingga kepatuhan perizinan dan pajak tertangani di satu tempat. Lihat layanan kami di defince.id/services.
Sumber
- Pembaruan Tata Cara Perizinan Berbasis Risiko dan Fasilitas Investasi dalam Permen Investasi dan Hilirisasi Nomor 5 Tahun 2025
- Penyesuaian Pelaporan LKPM dan Aturan Investasi Asing Dalam Perka BKPM 5/2025
- Kewajiban Pelaporan LKPM untuk Perusahaan PMA dan Sanksinya
- Sanksi Tidak Lapor LKPM: Izin Usaha Bisa Dibekukan Hingga NIB Dicabut
- Penyampaian LKPM (BKPM)
- Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) OSS Berbasis Risiko
- Bahan Tayang Sosialisasi dan Bimtek LKPM Triwulan II 2026
- Pelaporan LKPM Semester I 2026
- LKPM OSS 2026: Cara Lapor dan Panduan dari Sudut Pandang Perpajakan
- Update KBLI 2025 di OSS: Kapan Wajib dan Apa Dampaknya?
- Kapan Harus Mengubah KBLI 2020 ke KBLI 2025?
- KBLI 2025 Sudah Berlaku, Apakah NIB Lama Masih Berlaku?
- KBLI 2025 dan Perizinan Berusaha: Konversi OSS, Penyesuaian Korporasi, dan Risiko Kepatuhan
- Syarat dan Cara Lapor WLKP secara Online
- WLKP: Pengertian dan Cara Lapor Ketenagakerjaan Perusahaan
- Wajib Lapor Ketenagakerjaan Perusahaan (WLKP)