Skip ke Konten

Kepatuhan Pajak Bulanan di Coretax: Panduan Praktis bagi Perusahaan (2026)

Apa saja yang berubah di Coretax untuk bukti potong, e-Faktur, pembayaran, dan SPT Masa, lengkap dengan tenggat 2026 dan daftar periksa bulanan untuk tim keuangan Anda.
23 Oktober 2026 oleh
Vina Wijaya

Coretax DJP, Sistem Inti Administrasi Perpajakan milik Direktorat Jenderal Pajak (DJP), mulai digunakan pada 1 Januari 2025. Landasan hukumnya adalah PMK 81/2024, yang ditetapkan pada 14 Oktober 2024 dan berlaku sejak 1 Januari 2025. Hampir dua tahun berjalan, perusahaan kini mengerjakan hampir semua kewajiban bulanan melalui Coretax, tetapi kesalahan yang sebenarnya bisa dihindari masih terus menyebabkan keterlambatan setor dan lapor. Panduan ini membahas apa saja yang berubah, tenggat yang berlaku pada 2026, dan daftar periksa untuk setiap bulan.

Apa yang berubah dengan Coretax

Satu portal, perusahaan bertindak melalui orang

Bukti potong, faktur pajak, pembayaran, dan SPT kini berada dalam satu portal wajib pajak. Perusahaan bertindak melalui orang pribadi: salah satu pengurusnya tercatat sebagai penanggung jawab (PIC), yang kemudian dapat memberikan peran kepada staf atau konsultan. DJP memisahkan peran pembuat konsep (drafter) dan penanda tangan (signer) untuk setiap jenis dokumen, sehingga orang yang menyiapkan SPT tidak harus orang yang menandatanganinya.

e-Bupot di dalam Coretax

Bukti potong dibuat di menu e-Bupot, dengan formulir terpisah untuk setiap keadaan:

  • BPMP: bukti potong PPh 21 bulanan untuk pegawai tetap.
  • BPA1: bukti potong tahunan untuk pegawai tetap, dibuat untuk masa Desember atau masa saat pegawai berhenti bekerja.
  • BP21 dan BP26: PPh 21 untuk orang pribadi lain, seperti pegawai tidak tetap dan tenaga lepas, serta PPh 26 untuk orang pribadi luar negeri.
  • BPPU dan BPNR: bukti potong unifikasi untuk PPh Pasal 4 ayat (2), 15, 22, 23, dan 26, bagi penerima dalam negeri dan luar negeri.

Mulai 1 Oktober 2026, PER-12/PJ/2026 memungkinkan pemotong menunjuk satu atau lebih pejabat atau pegawai untuk menandatangani bukti potong tersebut melalui Coretax, sehingga tanda tangan tidak lagi bergantung pada satu orang.

e-Faktur di dalam Coretax

Faktur pajak dibuat, diganti, dan dibatalkan di Coretax. DJP telah menutup aplikasi e-Faktur Desktop, dan penggantian maupun pembatalan faktur hanya dapat dilakukan di Coretax. Berdasarkan PER-11/PJ/2025, e-Faktur wajib diunggah paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya setelah tanggal pembuatannya, lebih longgar dibanding ketentuan lama, yaitu tanggal 15.

Kode billing dan deposit pajak

Satu kode billing kini dapat mencakup beberapa jenis pajak atau masa pajak, dan setiap kode kedaluwarsa setelah 7 hari. Coretax juga menghadirkan saldo deposit pajak: Anda mengisinya lebih dulu, lalu memakainya untuk melunasi SPT. DJP menganggap tanggal penyetoran deposit sebagai tanggal pembayaran, sehingga deposit yang diisi sebelum jatuh tempo melindungi Anda dari keterlambatan bayar.

SPT yang terisi dari bukti potong

SPT Masa PPh 21/26 dan SPT Masa PPh Unifikasi terisi dari bukti potong yang telah Anda terbitkan. Anda melakukan posting SPT, memeriksa setiap lampiran, lalu memilih Bayar dan Lapor. Jika ada pajak yang harus dibayar, SPT baru dianggap terlapor setelah kode billing yang dibuat dari SPT tersebut dilunasi. Jika kode billing kedaluwarsa sebelum dibayar, SPT kembali menjadi konsep.

Tenggat bulanan pada 2026

KewajibanTenggatDasar
Setor PPh 21/26, PPh Unifikasi, dan PPh 25Tanggal 15 bulan berikutnyaPMK 81/2024, Pasal 94 ayat (2)
Lapor SPT Masa PPh 21/26 dan SPT Masa PPh UnifikasiTanggal 20 bulan berikutnyaPMK 81/2024, Pasal 171
Unggah e-FakturTanggal 20 bulan setelah faktur dibuatPER-11/PJ/2025, Pasal 44 ayat (1)
Setor PPN, lalu lapor SPT Masa PPNAkhir bulan berikutnyaPMK 81/2024 (setoran: Pasal 94 ayat (3))

Jika tenggat jatuh pada hari Sabtu, Minggu, hari libur nasional, hari pemilihan umum, atau cuti bersama nasional, tenggat bergeser ke hari kerja berikutnya (PMK 81/2024, Pasal 100 dan Pasal 173). Sebagai contoh, PPh untuk masa Oktober 2026 dapat disetor sampai Senin, 16 November 2026, karena tanggal 15 jatuh pada hari Minggu. Untuk masa November 2026, SPT Masa PPh wajib dilaporkan paling lambat Senin, 21 Desember 2026, karena tanggal 20 juga jatuh pada hari Minggu. Keterlambatan lapor dikenai denda Rp500.000 untuk SPT Masa PPN dan Rp100.000 untuk SPT Masa lainnya.

Kesalahan yang sering terjadi

  • Identitas lama. Coretax menggunakan NPWP 16 digit (NIK bagi orang pribadi penduduk) dan NITKU 22 digit untuk setiap tempat kegiatan usaha, yaitu NPWP kantor pusat ditambah enam digit. Cabang tidak lagi melapor dengan NPWP sendiri. Pembayaran dan SPT dilakukan atas NPWP kantor pusat, sedangkan NITKU cabang dicantumkan pada faktur dan bukti potong.
  • NIK pegawai belum terdaftar. Bukti potong bulanan yang dibuat dengan nomor sementara tidak dapat terbawa ke BPA1 akhir tahun. Bukti potong itu harus dibatalkan dan diterbitkan ulang, dan SPT Masa harus dibetulkan. Minta pegawai baru segera mengaktifkan akun Coretax mereka.
  • Tidak ada yang bisa menandatangani. Setiap penanda tangan membutuhkan akun Coretax yang aktif serta Kode Otorisasi DJP atau sertifikat elektronik yang dilindungi passphrase. Jika hanya satu orang yang bisa menandatangani dan orang itu berhalangan, tidak ada yang bisa dilaporkan. Atur peran sejak awal.
  • Membayar lewat SPT terlalu terlambat. Karena SPT dengan pajak terutang baru dianggap terlapor setelah kode billing-nya dibayar, membayar pada tanggal 21 membuat setoran dan pelaporan sama-sama terlambat. Setor atau isi deposit paling lambat tanggal 15.
  • Bukti potong yang salah untuk masa terakhir. Untuk masa Desember, atau masa saat pegawai tetap berhenti bekerja, buat BPA1, bukan BPMP. Coretax tidak menerima BPA1 selama masih ada BPMP untuk pegawai dan masa yang sama.

Daftar periksa bulanan

  1. Tutup penggajian dan pembayaran vendor bulan sebelumnya, lalu pastikan data NIK, NPWP, dan NITKU untuk pegawai dan pemasok baru sudah benar.
  2. Buat atau impor bukti potong BPMP, BP21, BP26, BPPU, dan BPNR untuk bulan tersebut, lalu cocokkan totalnya dengan penggajian dan buku besar sebelum diterbitkan.
  3. Pastikan e-Faktur keluaran bulan tersebut sudah disetujui dan faktur dari pemasok sudah muncul untuk dikreditkan sebagai pajak masukan.
  4. Paling lambat tanggal 15, setor PPh 21/26, PPh Unifikasi, dan PPh 25, atau isi saldo deposit pajak.
  5. Paling lambat tanggal 20, posting, periksa, dan sampaikan SPT Masa PPh 21/26 serta SPT Masa PPh Unifikasi, lalu unggah e-Faktur yang belum diunggah.
  6. Paling lambat akhir bulan, setor PPN dan laporkan SPT Masa PPN.
  7. Unduh bukti penerimaan SPT dan konfirmasi pembayaran, lalu simpan bersama kertas kerja bulan tersebut.

Bagaimana Defince dapat membantu

Defince membantu perusahaan, dari usaha kecil hingga grup usaha besar, dalam kepatuhan pajak bulanan: mengatur peran dan penanda tangan di Coretax, menyiapkan bukti potong dan faktur, serta menelaah SPT sebelum tenggat. Kirim pertanyaan Anda melalui defince.id/inquiry atau hubungi kami melalui WhatsApp di +62 812 9757 4747.

Artikel ini merupakan informasi umum berdasarkan peraturan yang berlaku pada 24 Oktober 2026 dan bukan nasihat pajak, hukum, maupun investasi. Hubungi Defince untuk mendapatkan nasihat sesuai kondisi Anda.

Sumber

Menerima SP2DK? Cara Menanggapinya agar Tidak Berujung Pemeriksaan
Arti surat permintaan penjelasan dari kantor pajak menurut PMK 111/2025 dan SE-8/PJ/2026, tenggat 14 hari, serta langkah demi langkah untuk menuntaskannya dengan rapi.

Butuh saran untuk kondisi Anda?

Artikel ini berisi informasi umum. Ceritakan tentang bisnis Anda, dan Tim Defince akan menjelaskan ketentuan yang berlaku bagi Anda dalam konsultasi daring gratis.